LEMBAGA Penegak Hukum dan Pemprov Kalsel “Seirama” Melihat dari Pasal 127 UU Narkotika

Bagikan :
LEMBAGA Penegak Hukum dan Pemprov Kalsel “Seirama” Melihat dari Pasal 127 UU Narkotika

SuarIndonesia – Lembaga penegak hukum dan Pemprov, khususnya di Kalimantan Selatan (Kalsel)  “seirama”, bahkan harus lebih kebersamaan dalam melihat Pasal 127 UU Narkotika.

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin sendiri telah menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 dan berlaku sejak Tanggal 1 November Tahun 2021.

Pedoman ini memberikan arahan lebih spesifik kepada Jaksa untuk memaksimalkan penggunaan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Khususnya bagi mereka yang merupakan korban penyalahguna dan tidak terlibat jaringan peredaran gelap narkoba serta memenuhi sejumlah kriteria untuk direhabilitasi.

Sehingga korban penyalahguna narkoba demikian tidak dikenakan pasal dengan ancaman dan tuntuan pidana penjara.

Hal serupa dari informasi, Kamis (11/11/2021), juga telah dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menanggapi soal iti, Direktur Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan (Polda Kalsel), Kombes Pol Tri Wahyudi mengatakan, hal itu tercantum dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021.

Perpol ini menjabarkan tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif oleh Kepolisian.

Penilaian sesuai pedoman dan kriteria tentang layak atau tidaknya seorang tersangka kejahatan narkoba dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan membuka opsi untuk direhabilitasi kata Kombes Tri dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Dimana di dalamnya terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum termasuk penyidik dari lembaga penegak hukum.

“Semua kriteria sudah ada aturannya dan sudah terbentuk TAT untuk mengetahui apakah tersangka itu korban penyalahguna atau bukan,” katanya.

Meski demikian kata Kombes Tri, dari kasus-kasus tindak pidana narkoba yang diungkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalsel di tahun ini, belum ada tersangka yang masuk dalam kriteria korban penyalahguna.

“Selama ini yang kami tangani tidak termasuk kriteria pengguna, melainkan pengedar walaupun barang bukti di bawah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010),” terangnya lagi.

Karena itu, di Tahun 2021 belum ada tersangka kejahatan narkoba yang ditangkap oleh Jajaran Dit Resnarkoba Polda Kalsel dikenakan Pasal 127 dan diarahkan untuk direhabilitasi.

Diketahui, Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tak hanya menyangkut penanganan tindak pidana kejahatan narkoba saja melainkan sebagai ruh penerapan prinsip keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana lainnya.

Upaya mengarahkan para penyalahguna narkoba yang masuk dalam kriteria korban dan bukan bagian dari sindikat untuk ditangani melalui rehabilitasi seperti diakomodir dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

Sementara Kepala BNNP Kalsel, Brigjen Pol Jackson Lapalonga mengatakan, BNN menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang terus mendorong hal tersebut.

Tentunya tetap berpedoman dengan kriteria-kriteria yang telah diatur Undang-Undang.

Dimana BNN kata dia menjadi salah satu inisiator dibentuknya Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum termasuk penyidik untuk mendukung optimalnya penerapan Pasal 127 UU Narkotika.

“Karena BNN awalnya menginisiasi TAT ini supaya memastikan apakah tersangka yang ditangani layak mendapat rehabilitasi atau diproses hukum,” kata Brigjen Jackson.

Asesmen oleh TAT tak dipungkiri menjadi tambahan tahapan dalam proses yang dilakukan terhadap tersangka kejahatan narkoba.

Pasalnya, tidak selalu tersangka yang ditangkap dengan barang bukti di bawah satu gram otomatis tidak terlibat dalam jaringan atau sindikat peredaran gelap narkoba, sehingga asesmen harus dilakukan dengan teliti dan seksama.

Ia mengatakan, dengan adanya Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 yang dikeluarkan Jaksa Agung dan juga prinsip restorative justice yang makin ditekankan Kapolri, maka seluruh lembaga penegakan hukum bisa lebih seirama dalam melihat semangat dari Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.

“Supaya jangan sampai yang di dalam penjara itu malah lebih didominasi penyalahguna yang sebenarnya merupakan korban juga,” terang Jackson.

Dari sejumlah kasus yang ditangani BNNP Kalsel, ada beberapa tersangka yang biaya rehabilitasinya ditanggung oleh BNNP Kalsel khususnya yang menjalani rehabilitasi rawat jalan.

Sedangkan penyalahguna yang berdasarkan asesmen TAT harus direhabilitasi di balai rehabilitasi selama ini dibiayai oleh pihak yang bersangkutan.

Ia berharap, Pemerintah Daerah termasuk di Kalsel bisa turut berperan lebih dalam dengan menyusun dasar aturan memfasilitasi warganya yang menjadi korban penyalahguna narkoba untuk bisa berhenti dari candu narkoba melalui rehabilitasi. (ZI)

 204 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!