LAGI “Pintu Terakhir” Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Digelar KPU Kalsel

LAGI “Pintu Terakhir” Penolakan Hasil Rekapitulasi Suara Digelar KPU Kalsel

SuarIndonesia – Lagi, Tim saksi dari Paslon 02 Pilgub Kalsel, Denny Indrayana-Difriadi Darjat (H2D) menyatakan menolak hasil rekapitulasi perhitungan suara yang digelar KPU Kalsel. Kamis (17/6/2021)

Keberatan disampaikan saksi Paslon 02, Ilham Noor kepada KPU atas hasil yang dibacakan dan ditetapkan KPU sebagai hasil resmi pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di tujuh kecamatan di tiga kabupaten di Kalsel.

“Inilah pintu terakhir kami, menyatakan sikap terhadap proses PSU yang sudah berlangsung,” katanya.

Ilham juga mengatakan proses perhitungan suara sudah tentu melalui perjalanan panjang dari tingkat kecamatan,kab/kota hingga dibacakan KPU Kalsel.

Namun menurutnya seiring proses pelaksanaan PSU berjalan masih terjadi kecurangan.

“Biarlah MK yang menilainya, kita sebagai warga negara yang taat akan menyerahkan sepenuhnya sesuai koridor hukum,” terangnya.

Ilham juga dengan tegas menyatakan menolak hasil rekapitulasi perolehan suara dari KPU Kalsel setelah menyampaikan tujuh point keberatan yang disampaikan kepada penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu Kalsel.

“Hasilnya kami menolak karena ada proses salah satunya money politik,” ucapnya.

Menurut Ilham dalam proses PSU pihaknya mencatat banyak hal yang harus dikoreksi, yakni tujuh poin utama yang menjadi dasar pihaknya bersikeras akan ke MK.

Pertama ia menyebut adanya mobilisasi perekaman KTP elektronik jelang PSU pada pemilu sebelumnya tidak pernah diadakan.

Kedua banyak pemilih pada Desember 2020 lalu, bisa menggunakan KTP elektronik untuk memilih, namun pada saat PSU justru tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb sehingga banyak masyarakat kehilangan hak pilih.

Ketiga banyak pemilih yang tidak menerima surat undangan,

Keempat banyak pemilih sudah menerima surat undangan namun gagal memilih karena NIK berbeda dengan di DPT.

Kelima banyak temuan politik uang terstruktur, sistematis, dan masif lebih dari pada saat pemilu bulan Desember lalu.

Keenam adanya indikasi keberpihakan, pihak yang seharusnya netral.

Ketujuh intimidasi dan premanisme kepada pemilih dan tim H2D. (HM)

 387 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: