KRITIKAN Pengadaan Mobdin untuk Tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel, Apa Baiknya Alihkan jadi Ambulan Covid-19 ?

KRITIKAN Pengadaan Mobdin untuk Tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel, Apa Baiknya Alihkan jadi Ambulan Covid-19 ?

SuarIndonesia -Pengadaan mobdin untuk tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel, apa baiknya alihan jadi mobil ambulan Covid-19 ?.

Kritikan ini disampaikan soal DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) jauh hari mengusulkan pengadaan mobil dinas (mobdin) untuk tiga Wakil Ketua dengan pagu anggaran Rp3.250.000.000.

“Sangat menyesalkan jika rumor itu benar, karena pengadaan mobdin mewah itu bisa melukai perasaan rakyat Kalsel yang tengah kesulitan ekonomi, akibat hantaman pandemi virus Corona (Covid-19).

Saya meminta agar pengadaan mobdin tersebut dibatalkan dan dialihkan untuk mobil ambulan Covid 19,” kata M Pazri Direktur Borneo Law Firm, mengkritik soal itu, Jumat (27/8/2021).

Hal tersebut menjadikan kebijakan yang sangat mulia, karena saat ini pelayanan ambulan pertolongan,membawa jenazah atau ambulann vaksinasi di tengah warga yang terpapar sangat diperlukan.

“Ini yang kita dukung penuh, mengingat masih banyak kebutuhan masyarakat secara luas yang lebih prioritas dimasa Pandemi Covid 19.

Kalau untuk operasional tugas dinas, mungkin masih bisa digunakan mobdini yang lama.

Sikap bijak seorang pemimpin yang patut diteladani,” tambahnya
Dikatakan, sebagai anggota DPRD yang merupakan representasi wajah lembaga wakil rakyat justru tak elok untuk gagah gagahan mobil.

Apalagi, itu sama mengunakan fasilitas negara yang dibiayai uang rakyat.

Sepatutnya, tunjukanlah kinerja apa yang selama ini dilakukan di parlemen.

“Perlu dievaluasi sebagai anggota DPRD apakah sudah menepati janji-janji pada saat kampenye mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di DPRD Kalsel, saat Pemilu 2019 yang lalu,” bebernya.

Dan perlu diingat Fungsi DRPD Provinsi dan Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sesuai Undang-Undang MD3.

Meliputi, Pembentukan Peraturan Daerah, Anggaran, dan Pengawasan, harusnya fungsi tersebut diopitimalkan terlebih dahulu oleh Dewan.

“Dan kondisi saat ini memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19 serta penanganan yang lain-lain lebih penting ketimbang mobdin, itulah tantangan sebenarnya pemimpin sejati,” pungkas M Pazri. (ZI)

 880 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: