KRITIKAN Denny Idrayana Soal Peresmian Biodiesel PT Jhonlin, Begini Penjelasan Pihak Istana

SuarIndonesia – Kritikan Prof Denny Idrayana soal peresmian Pabrik Biodiesel PT Jhonlin milik Syamsuddin Andi Arsyad atau H Isam di Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), pihak Istana dalam hal ini Dini Purwono, Staf Khusus Bidang Hukum Presiden Joko Widodo menjelaskan.
meluruskan semua Itu.

Dari keterangan diperoleh (Jumat (29/10/2021) pihak istana menjelaskan bahwa kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam peresmian pabrik biodiesel PT Jhohlin di Kalsel sebagai bagian dari program hilirisasi industri.

Dini Purwono, menekankan bahwa yang terlibat dalam kasus suap pajak adalah PT Jhonlin Baratama yang bergerak di bidang pertambangan batu bara.

Sementara , lanjut Dini, pabrik biodiesel yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan milik PT Jhonlin Agro Raya.

“Meskipun berada dalam group perusahaan yang sama, namun dua perusahaan tersebut adalah entitas hukum yang berbeda, bidang usaha berbeda, memiliki susunan direksi dan dewan komisaris yang juga berbeda,” ujar Dini Purwono.

Sementara itu, pengamat politik dan kebijakan publik M Saifullah dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK) mengatakan justru yang disampaikan Denny sangat tidak etis dan sangat memalukan sebagai dalam kapasitasnya sebagai seorang pakar hukum karena tidak bisa membedakan mana subyek hukum.

“Pernyataan Denny ini justru yang tidak etis dan balik memalukan dirinya dan menunjukkan bagaimana kualitas dan kapasitasnya sebagai seorang pakar hukum karena tidak mampu lagi membedakan mana subyek hukum,” kata Saiful.

Saiful menjelaskan, sejak menjadi kontestan di Pilgub Kalimantan Selatan, Denny Indrayana memang terlihat selalu memberikan pernyataan, tuduhan yang bertendensi mengadu domba.

“Inilah yang makin menunjukkan karakter Denny yang sebenarnya,” tambah Saiful seperti dikutip tebaran.com

Diketahui, pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya berlokasi di Desa Sungai Dua Simpang Empat Batulicin, ini menyerap 2.320 tenaga kerja dan kapasitas produksi 1.500 Ton per hari.

Dan diresmikan Presiden RI, Joko Widodo, Kamis (21/10/2021).“Jika kita sudah bisa memproduksi sendiri biodiesel di sini dijadikan campuran menjadi solar, impor kita juga akan turun drastis.

Catatan saya di tahun 2020 menghemat devisa sebesar Rp38 triliun, diperkirakan di tahun 2021 akan menghemat devisa Rp56 triliun,” ucap presiden ketika itu.

Sebelumnya dikutip dari penyataan praktisi hukum dan pengamat sosial Kalsel, Nur Wakib SH.MM, mengatakan, sangat wajar kalau pemerintah melalui Presiden mengapresiasi pengusaha yang membangun pabrik besar yang bisa membuka lapangan kerja.

Nur Wakib sebut, namanya pemerintah itu dari Presiden sampai pejabat tingkat bawah termasuk kepala daerah, amanah tersebut tertuang di dalam UU No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa kepala daerah wajib membawa peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk membangun daerah. Ini undang – undang, perintah negara.

Dijelaskannya, dalam UU tersebut kepala daerah bisa memberikan insentif kepada masyarakat atau swasta yang ikut berperan dalam pembangunan.

Kemudian ada UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif yang menyebutkan bahwa kepala daerah diperintahkan membuat perda terkait insentif tersebut.

“Jadi saat ini kita harus bersatu untuk membantu pemerintah, baik pusat maupun dareah keluar dari krisis ekonomi akibat pandemi covid 19.

“Kita harus berfikir apa yang bisa diberikan kepada negara, bukan bisanya hanya mencaci sana sini, terkait kritik boleh-boleh saja asal membangun dan memberikan solusi,” ucapnya.

Seorang Kepala Daerah bersama Kepala Negara yang meresmikan sebuah pabrik yang dibuat sektor swasta untuk kepentingan masyarakat banyak, apakah harus dipermasalahkan?.

“Ini perintah negara. Justru, kalau mereka tidak mengapresiasi, itu hal yang salah karena tidak menjalankan perintah undang-undang,” tegasnya.

Kalau dijadikan masalah, tentu sangat berlebihan. Hanya akan menjadi polemik di masyarakat.“Pasca pilkada sudah lewat, kita harusnya tinggal membangun,” harapnya.

Wakib juga menyinggung soal adanya aksi kriminal terhadap salah satu advokat di Kalsel, permasalahan dugaan tindak pidana penganiayaan, kepada salah satu legal perusahaan tambang di Kalsel yang terjadi beberapa waktu lalu sudah ditangani pihak kepolisian.

Dan sudah ada tersangkanya, saat ini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut.“Kita apresiasi kecepatan pihak Polres Tanah bumbu dan Polda Kalsel dalam mengungkap kasus tersebut.

Tapi jangan lah segala sesuatu di kait kaitkan dengan politik, ini hanya akan menjadi sebuah polemik di masyarakat,” pungkasnya  (*)