KRITIK UU MINERBA, Massa KAKI Kalsel Desak DPRD Provinsi Bergerak, DPD dan DPR RI Bersikap

Bagikan :
KRITIK UU MINERBA, Massa KAKI Kalsel Desak DPRD Provinsi Bergerak, DPD dan DPR RI Bersikap

SuarIndonesia – Massa dari Komite Anti Korupsi Indonesia (Kaki) Kalsel kritik soal  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Mineral dan Batubara (Minerba) dengan aksi di DPRD Provinsi, Senin (15/11/2021).

Bahkan minta agar DPRD Kalsel melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait mengalihkan kewenangan pengelolaan tambang ke pusat.

Harus melakukan gugatan terhadap Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba),” kata Ketua LSM Kaki, H Ahmad Husaini, dalam orasinya dihasapan ratusaan massa.

Diuarakan, kebijakan  tentang UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, maupun Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 10 Tahun 2021 (PP 10/2021) yang membuat regulasi dari sektor perpajakan, memmbuat  Pemerintah Kabupaten/Kota tidak serta merta bisa menerbitkan Perda.

“Kalimantan Selatan adalah Provinsi dengan kaya sumber daya alam batubara.
Berdasarkan data yang dekeluarkan oleh Dinas ESDM Provinsi hampir terdata 400 IUP dan 8 PK2B tiap tahun batubara dikelurkan dari “perut bumi” Kalsel.

Aturan terbaru UU Mineral dan Batubara menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dalam hal Tata Kelola Pertambangan Batubara dan Mineral menjadi semakin tergerusnya kewenganan dari Pemerintah baik Provinsi dan Kabupaten.

“Jadi Hentikan omong kosong investasi nasional sektor tambang, energi listrik, energi terbarukan jika tidak memberi keadilan bagi pemerintah provinsi/ Kabupaten/masyarakat Kalimantan,” katanya.

“Peraturan Pemerintan Pusat No.Jo Tahun 2021 memangkas kewenangan kabupatan untuk pungut pajak dan restribusi berdampak pengurangan PAD.
Dimana letak keadilan masyarakat pertambangan. Bubarkan saja otonomi daerah jika semua dinikmati Pusat,” ucapnya lagi.

Dari semua itu, KAKI Kalsel mendekan pihak DPRD Provinsi bergerak.
DPD dan DPR RI segera bersikap untuk Kalsel.

“Segara lakukan gugatan ke MK atas terbitnya PP 10 Tahun 2021 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang jelas menguntungkan Pusat dan merugikan Daerah Kalsel dan Kalimantan pada umumnya,” desak massa. (ZI/HM)

 

 

 253 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!