KOMISI IV DPRD Kalsel Sudah Merancang Draf Aturan Sesuai Perpres No 82 Tahun 2021

Bagikan :
KOMISI IV DPRD Kalsel Sudah Merancang Draf Aturan Sesuai Perpres No 82 Tahun 2021

SuarIndonesia – Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren awal September 2021 tadi disambut baik Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel), Wahyudi Rahman.

Peraturan tersebut mengatur pendanaan penyelenggaraan pesantren dapat bersumber dari; masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta
dana abadi pesantren.

“Ini lampu hijau buat pemerintah dapat memasukkan pesantren dalam APBD,” ucap Wahyudi, Jumat (17/9/2021)

Menurut Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) ini, mengatakan lahirnya Perpres 82 tersebut sebagai bentuk perhatian Pemerintah untuk pesantren.

Dalam aturan ini mengarahkan Pemerintah Daerah menyalurkan dana hibah untuk pesantren.

“Dengan adanya PP ini diharapkan bisa kemudian dibentuk Perda Pergub di daerah,” ujar Wahyudi

Wahyudi juga mengatakan, di Komisinya, sudah merancang draf aturan tentang dana untuk pesantren.

Raperda ini sudah diusulkan jauh-jauh hari sebelum PP tersebut diteken.

“Tujuannya tidak lain supaya sarana prasarana di Ponpes makin bagus, karena banyak Kalsel termasuk daerah yang mencetak banyak santri,” katanya

Tahun lalu Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang saat ini sudah berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menunggu mendapatkan nomor registrasi.

Komisi IV meminta Biro Organisasi Pemprov Kalsel mendesak Kemendagri agar mempercepat proses registrasi agar Perda tersebut bisa segera diterapkan.

Perda Tentang Penguatan Pendidikan Karakter segera efektif sehingga Pemprov Kalsel bisa sesegera mungkin menganggarkan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPDA) untuk sekolah keagamaan dan Ponpes di Tahun 2021.

Adapun dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren tersebut di pasal 23, mengatur soal dana abadi pesantren.

ayat (1) berbunyi, Pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari dana abadi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan,” demikian bunyi ayat (1) Pasal 23.

Ayat (2) selanjutnya menjelaskan, dana abadi pesantren bertujuan menjamin keberlangsungan program pendidikan pesantren bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi.

Ayat (3) menyebut, pemanfaatan Dana Abadi Pesantren dialokasikan berdasarkan prioritas dari hasil pengembangan dana abadi pendidikan.

Pemanfaatan Dana Abadi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk penyelenggaraan fungsi pendidikan Pesantren,” demikian bunyi ayat (4). (HM)

 207 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!