SuarIndonesia – Komisi IV DPRD Kalsel, perdalam penerapan Kurikulum Merdeka Ke Ditjen Paud Dikdasmen (Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah) Kemendikbud Dikti RI, Senin, 28/11/2022).
Hal ini menyusul beredarnya kurikulum Merdeka besutan Nadiem Makarim yang baru diluncurkan pada bulan Februari 2022i, sempat menuai pro dan kontra di dunia pendidikan Indonesia.
Dikutip dari media tempo.co. kurikulum tersebut dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai kelinci percobaan sistem pendidikan. Inilah menjadi kegelisahan bagi dunia pendidikan di Kalsel saat ini.
“Mengenai kurikulum merdeka, bagaimana mensinkronisasikannya ke daerah dan bagaimana kami sebagai memegang wewenang di kalsel bisa memberikan informasi yang benar tentang kurikulum merdeka ini,” ucap Gina Mariati Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel yang bertindak sebagai pimpinan rombongan.
Gina juga menyampaikan bahwa informasi yang benar dan hal seperti ini sangat penting dipahami juga oleh mereka sebagai anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Kami butuh support, kami bertemu masyarakat ketika ada masalah, tidak hanya sekedar memberikan harapan tapi kami ingin tindakan yang nyata sebagai solusi di daerah kami” ujarnya.
informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, kurikulum merdeka tersebut telah diterapkan kepada seluruh SMK di Kalsel.
Anggota Komisi IV DPRD Kalsel, Abd, Hasib Salim menilai, hal ini boleh-boleh saja.
“Kalaupun tadi dari Dinas Pendidikan Kalsel sepertinya mewajibkan untuk melaksanakan, tapi sebenarnya tidak seperti itu, ini diserahkan kepada unit masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada,” katanya.
Meskipun demikian Hasib berharap jika kurikulum ini dilaksanakan secara utuh akan berdampak baik bagi dunia pendidikan di Kalsel,
“Mudah-mudahan Kalimantan Selatan nantinya menjadi contoh untuk penerapan kurikulum ini dan kami siap dan dukung apa yang dilaksanakan dan kita lihat kemampuan daripada sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen Paud Dikdasmen Fauzi Eko Pranyono menjelaskan Kurikulum Merdeka diluncurkan sebagai salah satu program Merdeka Belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kurikulum Merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter Profil Pelajar Pancasila ini merupakan pilihan saja.
“Kurikulum Merdeka masih berupa opsi bukan kewajiban, dan bisa berubah pada mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi, jadi tidak dipaksakan.
Silahkan satuan pendidikan memilih sesuai kondisi dan kebutuhannya jangan ada intervensi mereka yang tahu kebutuhan mereka silahkan,” katanya. (*/HM)
8,154 kali dilihat, 1 kali dilihat hari ini
