KINERJA Kepala Bakeuda Kalsel Patut Dipertanyakan

Bagikan :
KINERJA Kepala Bakeuda Kalsel Patut Dipertanyakan

SuarIndonesia -Kinerja Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel patut dipertanyakan.

Pasalnya Pergub No.38 tahun 2021 belum tersosialisasikan, padahal pergub tersebut telah mengatur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2020, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Semua UPPD Samsat Kabupaten/kota belum melaksanakan dengan baik, sehingga harus disosialisasikan ke kepala daerah se Kalsel.” ucap Ketua Komis II DPRD Kalsel Imam Suprastowo usai rapat dengan UPPD samsat Se Kalsel, Kamis (18/11/2021)

Menurut Imam, dari hasil di lapangan banyak yang belum mengetahui Pergub tersebut, termasuk para bupati dan walikota di Kalsel, dan hampir semuanya mengatakan tidak ada sosialisasi.

“Kita selalu di iming imingi pihak Bakeuda Kalsel dengan perencanaannya namun pelaksanaannya kapan, kita perlu komitmen dalam realisasinya dalam melaksanakan aturan,” tegasnya

Imam menambahkan kalau hanya sosialisasi dilaksanakan di internal Pemprov itu percuma, karena yang mengikat itu ada di daerah Kabupaten/Kota,

Sedangkan untuk pembagian pajak sesuai ketentuan akan dibagi dua, 50 persen masuk ke Pemprov dan 50 ke Pemkab.

“Harus ada sinergi di antara Pemerintah Provinsi dan Bupati atau Walikota,” ujarnya

Sementara itu Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II Muhammad Yani Helmi mengatakan pembahasan mengenai pajak air permukaan tersebut bukan produk baru namun hanya di tahun 2021 dimatangkan.

Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II Muhammad Yani Helmi

Sosialisasi Pergub tersebut ternyata belum maksimal disosialisasikan Bakeuda Kalsel, namun berkat ketulusan Kepala daerah Kabupaten siap membantu dan memfasilitasi untuk menuju ke perusahaan yang terkait pajak air permukaan.

“Tinggal Bakeuda Provinsi benar benar bekerja secara profesional dan serius dalam melaksanakan tugas. Kepala Bakeuda kita yang lambat dalam bekerja,” cetusnya

Lanjut Paman Yani sapaan akrabnya, dalam rapat kali ini, Kepala Bakeuda tidak bisa berhadir untuk menjelaskan, dan Komisi II memberikan deadline waktu hingga bulan Desember sudah harus selesai.

“Terserah mau sosialisasi atau MOU kesepahaman antara Bakeuda Prov dengan kabupaten, karena tahun 2022 mendatang semua harus jalan,” katanya

Adapun UPPD samsat se kalsel yang hadir dalam penyampaiannya, ada yang sebagian menggunakan Pergub lama dan ada yang menggunakan pergub baru,

“Seharusnya bila ada Pergub baru, Pergub lama tak digunakan lagi, kenapa jadi jomblang begini, ini sudah tidak benar, Kinerja Kepala Bakeuda harus dievaluasi,”tegasnya. (HM)

 95 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!