KETUA MPR RI: 2028 Ibu kota Indonesia Sudah Pindah ke Kota Nusantara

SuarIndonesia — Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) berharap ibu kota Indonesia pada 2028 sudah pindah dari Kota Jakarta ke Kota Nusantara yang dibangun pada sebagai wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

“Sudah diputuskan, bahwa pada 2028 ibu kota Indonesia berpindah ke Kota Nusantara, diharapkan target itu tercapai,” ujar Ketua MPR RI Ahmad Muzani di Sepaku, Penajam Paser Utara, Jumat (24/1/2025).

“Kami juga berharap Kota Nusantara sebagai ibu kota negara kebanggaan nasional terwujud sesuai harapan,” tambahnya.

Harapan tersebut disampaikan Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat melakukan kunjungan kerja ke kawasan inti pusat pemerintahan Kota Nusantara, ibu kota Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Seluruh Fraksi dan alat kelengkapan MPR RI, serta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengikuti kunjungan kerja Ketua MPR RI ke Kota Nusantara tersebut.

“Kunjungan kami mengecek kesiapan pembangunan sektor legislatif dan yudikatif keseluruhan penyelenggaraan negara di Kota Nusantara, serta sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan,” jelasnya.

Untuk percepatan pembangunan tersebut pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), lanjut dia, menyepakati mengalokasikan dana Rp48,8 triliun pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Semoga anggaran itu cukup dan Presiden Prabowo Subianto berkata 2028 pindah ke Kota Nusantara,” kata Ahmad Muzani, melansir dari AntaraNews.

Kepala Negara menargetkan pada 2028 Kota Nusantara menjadi kota politik, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menimpali, lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif sudah berkantor di ibu kota Indonesia pada tahun itu.

Percepatan penting pembangunan Kota Nusantara 2025-2028, yakni infrastruktur sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor, hunian pejabat dan fasilitas pendukung lainnya.

OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan ekosistem yudikatif dan legislatif tersebut rampung dan operasional pada 2028, ujar Basuki Hadimuljono. (*/ut)