KEPALA BAKEUDA Kalsel Mengaku Sudah Sosialisasikan Pergub Baru ke Dinas Perkebunan di Daerah

Bagikan :
KEPALA BAKEUDA Kalsel Mengaku Sudah Sosialisasikan Pergub Baru ke Dinas Perkebunan di Daerah

SuarIndonesia – Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel Agus Dyan Nur mengakui kurang sosialisasikan Pergub No.38 tahun 2021 yang mengatur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kalsel.

Namun dirinya menepis, kalau tidak melakukan sosialisasi ke Dinas perkebunan dan sebagian perusahaan perusahaan sawit di Kabupaten/Kota.

“Sebenarnya kita sudah sosialisasikan pergub baru ke Dinas perkebunan yang ada di daerah,” ucapnya usai rapat APBD tahun 2022 kepada awak media, Senin (22/11/2022)

Menurut agus saat ini memang masih dalam tahapan transisi antara pergub lama dan pergub baru.

“Bila masih menggunakan pergub lama tidak masalah, kan masih banyak tidak mengetahui,” katanya

Lanjut Agus penarikan pajak dari Pergub lama 10 persen silahkan dulu pakai Pergub lama tersebut, bukan berarti salah namun ini masih transisi,

“Kita tidak mengubah tarif namun dilihat perusahan tersebut menarik air dari mana,”ujarnya

Sebenarnya kata Agus, start atau akan dimulainya pergub baru ditahun 2022 mendatang, sambil dipantau dan dipelajari apakah ada kesulitan dari perusahaan dengan Pergub tersebut.

Adapun dalam pelaksanaanya ujar Agus, akan kerjasama dengan kantor Perizinan selaku penerbit surat pemanfaatan air permukaan untuk mengetahui berapa volume yang dipakai perusahaan.

“Bakeuda Kalsel hanya sebagai penetapan pajak,” bebernya

Terkait belum sepenuhnya di sosialisasikan, dalam minggu depan kata Agus, pada kepala UPPD daerah, untuk mengumpulkan perusahaan perusahaan untuk segera kita sosialisasikan pergub baru tersebut.

Sekedar mengingatkan Pergub No.38 tahun 2021 yang mengatur Bagi Hasil Penerimaan Pajak Air Permukaan Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober Sampai Dengan Bulan Desember 2020, untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan untuk pembagian pajak sesuai ketentuan akan dibagi dua, 50 persen masuk ke Pemprov dan 50 ke Pemkab.

Seperti diberitakan sebelumnya Anggota DPRD Kalsel dari Komisi II Muhammad Yani Helmi mengatakan pembahasan mengenai pajak air permukaan tersebut bukan produk baru namun hanya di tahun 2021 dimatangkan.

Sosialisasi Pergub tersebut ternyata belum maksimal disosialisasikan Bakeuda Kalsel di Kabupaten dan kota

“Tinggal Bakeuda Prov benar benar bekerja secara profesional dan serius dalam melaksanakan tugas. Kepala Bakeuda kita yang lambat dalam bekerja,” cetusnya (HM)

 67 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!