SuarIndonesia — Kementerian Sosial (Kemensos) saat ini tengah menguji coba penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui Payment ID, salah satunya di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai wujud digitalisasi agar lebih memudahkan masyarakat.
“Ini tuntutan lah ya, memang hari ini kita supaya lebih transparan, bisa diikuti oleh siapapun, agar lebih tepat sasaran, lebih efisien, jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos,” kata Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Selasa (1/8/2025).
Ia mengakui memang masih terdapat banyak tantangan di lapangan terkait digitalisasi tersebut karena banyak penerima bansos yang sudah lansia dan tidak terbiasa dengan teknologi. Untuk itu, Kemensos akan tetap menyesuaikan penyaluran bansos, salah satunya dengan bantuan para pendamping sosial.
Penggunaan Payment ID tersebut, lanjut dia, juga tetap menghubungkan mekanisme penyaluran seperti sebelumnya, baik melalui Bank Himbara maupun PT Pos Indonesia untuk wilayah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T).
“Kita coba cari jalan yang terbaik karena yang bisa lewat PT Pos itu yang di 3T, atau di daerah-daerah yang belum ada infrastruktur perbankannya. Jadi kita coba dulu, kita tes dulu, kita dalami dulu,” ucapnya.
Ke depan, ia berharap penyaluran bansos menggunakan Payment ID bisa mempermudah pengecekan dari pemerintah, bank, maupun pihak berwenang lainnya apakah bantuan yang disalurkan telah sesuai dengan peruntukannya.
“Jadi diharapkan sih ke depan kalau memang ini bantuan untuk beli sembako, ada barcode-nya, hanya bisa untuk beli sembako gitu kan. Nanti, kira-kira ke depan, tapi ini masih sedang uji coba, ditunggu saja. Kami bagian dari tim di sana ya, ada Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu membentuk tim untuk digitalisasi penyaluran bansos dari berbagai kementerian, salah satunya yang diuji coba dari data Kemensos,” tutur Saifullah dilansir dari ANTARANews.
Payment ID merupakan unique identifier berjumlah sembilan karakter yang dihasilkan dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Identitas ini dirancang untuk mengonsolidasikan informasi keuangan individu, mulai dari rekening perbankan hingga akun dompet digital (e-wallet).
Menurut kajian BI, Payment ID juga akan berperan untuk melengkapi serta memperkuat analisis sektor keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit, namun tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Melalui Payment ID, setiap lembaga keuangan tetap harus memerlukan persetujuan aktif (consent) dari nasabah sebagai pemilik data, jika ingin mengetahui profil nasabah secara lebih akurat. (*/ut)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
