INVENTARISASI dan Tarik Seluruh Aset Pemprov Kalsel Dikuasai Pihak Ketiga, Termasuk Mantan Pejabat

INVENTARISASI dan Tarik Seluruh Aset Pemprov Kalsel Dikuasai Pihak Ketiga, Termasuk Mantan Pejabat

SuarIndonesia – DPRD Kalsel minta Bakeuda Kalsel untuk menginventarisasi dan menarik seluruh aset milik Pemprov Kalsel yang masih dikuasai pihak ketiga, termasuk mantan pejabat.

“Jangan sampai seperti kasus yang terjadi di DKI Jakarta, kita membeli barang kita sendiri. Tanah itu aset milik Pemprov, dibeli lagi oleh Pemprov.

Ini akan menjadi masalah,” kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel Imam Suprastowo, Selasa (20/4/2021), yang  menindaklanjuti hasil pertemuan dengan KPK RI sehari sebelumnya.

Imam mengatakan, pihaknya sejak awal telah meminta Bidang Aset Bakeuda Kalsel, untuk menginventarisasi dan menarik aset dari pihak ketiga.

“Sejak awal Komisi II minta Bakeuda dalam hal ini bidang aset, masih banyak rumah dinas yang dipakai pihak ketiga dalam hal ini mereka yang sudah tidak berhak lagi.

Begitu juga mobil dinas, masih banyak dipakai mantan pejabat yang sudah purna tugas, padahal sudah tidak berhak lagi,” ujarnya.

Komisi II, lanjut Iman, minta aset-aset yang masih dikuasai mantan pejabat tersebut diinventarisasi dan ditindaklanjuti dengan penarikan.

“Kalau tidak, mobil yang ada di pihak ketiga, Pemprov yang harus menanggung pajaknya, begitu juga rumah dinas, PBBnya jadi tanggungan Pemprov,” ujarnya.

Selain rumah dan mobil dinas, Iman juga mengingatkan Bakeuda mengenai keberadaan aset di Kotabaru dan Kapet Batulicin Tanah Bumbu yang belum terinventarisasi dengan baik.

Di Kotabaru, menurutnya, ada aset Pemprov berupa tanah, tetapi banyak dikuasai pihak ketiga,masyarakat di sekitarnya.

Begitu juga di bekas Kapet Batulicin, sebagian besar masih dikuasai pihak luar.”Inilah yang kita minta supaya aset daerah ini terdata dan diketahui keberadaannya. Jangan sampai seperti yang terjadi di DKI Jakarta.

Kita membeli barang kita sendiri. Tanah itu milik Pemprov, dibeli lagi oleh Pemprov. Ini akan menjadi masalah,” katanya.

Imam menegaskan, jika aset daerah tidak teradministrasi dengan baik, ini sangat berbahaya. Jadi bukan karena KPK mengingatkan kemarin.

“Kita sudah beberapa kali minta Bakeuda melakukan inventarisasi sebagaimana keinginan Komisi II dan kemarin disinggung lagi oleh KPK.

Kita jadi kurang enak, kita beberapa kali menerima penghargaan dari BPK RI, tetapi aset belum tertata dengan baik,” katanya..

Soal batas waktu pendataan aset, kata Ketua Komisi II DPRD Kalsel tersebut, terserah bidang aset sendiri yang menentukan. Tetapi faktanya sampai sekarang aset belum terdata dengan baik.

“Contohnya rumah dinas yang masih ditempati pihak ketiga, sampai saat ini bidang aset masih belum menyerahkan datanya, padahal telah diminta sejak tahun lalu,” ujarnya.

Terkait kendala, lanjut Imam, mungkin lebih ke faktor emosional saja karena yang menempati bekas pimpinan, mantan atasan sehingga ada ketidaknyamanan.

“Tetapi itu relatif, menjalankan tugas harus tegas. Apalagi yang melaksanakan eksekusi bukan bidang aset tetapi Satpol PP.

Sebelumnya KPK RI yang dipimpin Direktur III Divisi Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama menyatakan, salah satu dari 8 area intervensi KPK adalah manajemen aset.

“Ini kita dorong, aset inilah yang menjadi penyelamatan keuangan negara. Aset kalau tidak diinvetarisir tidak disertifikasi bisa berpindah tangan, beralih fungsi dan lama-lama hilang. Negara rugi,” katanya.

Menurut Bahtiar, memanajemen aset dengan pola sertifikasi aset agar ada legalitas bahwa tanah milik Pemprov.

Langkah berikutnya, ujar Bahtiar, harus dilanjutkan dengan memaintenance aset, agar tidak hilang. Misalnya, bisa dipinjamkan ke instansi lain, dikelola agar tidak hilang. (HM)

 166 kali dilihat,  2 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: