Suarindonesia – Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina bersama Wakil Walikota Banjarmasin, H Hermansyah spontan saat memimpin rapat bersama para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendadak berang. Pasalnya hingga memasuki bulan Mei atau triwulan kedua ini, serapan anggaran Pemko Banjarmasin baru mencapai 9,91 persen.
“Serapan yang relatif kecil dan rendah tersebut sangat berbeda dengan serapan di Sekretariat DPRD Kota Banjarmasin yang nilainya sudah cukup fantatis. Ini sudah bulan Mei. Serapan baru 9,91 persen. Saya tak habis pikir,” ungkap Politisi PDIP H Herman dengan nada tinggi, saat rapat koordinasi kepala SKPD Pemko Banjarmasin di Aula Kayuh Baimbai, Selasa (14/05/2019).
Herman juga mempertanyakan lambannya pekerjaan fisik. Dari data LPSE Banjarmasin, 137 paket pekerjaan. Baru selesai lelang hanya 37 paket dan 65 paket sedang masuk data. “Sudah saya wanti-wanti sejak awal. Kalau bisa sudah beres awal tahun. Dengan begini akan berdampak pada pekerjaan,” ucapnya dengan nada kesal.
Boleh dibilang bahwa lambannya proses lelang dia menuding, dipindahnya operator LPSE yang memang menguasai soal input dokumen lelang ke dinas lain. Herman bahkan mencari Kepala BKD Kalsel, Drs H Akhmad Syafri Azmi untuk mempertanyakan masalah tersebut, sayangnya pada saat rapat diwakili salah seoarang stafnya.
Herman semakin berang ketika Kepala BKD tak ada.“ Bagaimana mau mengambil kebijakan. Kamu bisa mengambil kebijakan,” tanya Herman.
Sangat wajar Herman mencak-mencak, pekerjaan fisik ini adalah bukti konsistensi Ibnu Herman dalam menata kota. “Kalau pekerjaan fisik tak ada dan tak bisa dilaksanakan tentu saja, serapan anggaran pun berdampak,” katanya.
Herman menyebut satu per.satu dinas yang lamban menyerap anggaran. Terlebih dinas yang memiliki anggaran besar. “Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Perumahan Permukiman begitu juga,” ungkap Herman.
Malah, tak hanya Herman yang bertanya-tanya soal minimnya pekerjaan fisik ini. Walikota Banjaramasin, H Ibnu Sina tampak kecewa dari raut wajahnya langsung berbeda. “Saya banyak mendapat keluhan di media sosial soal lambannya penanganan infrastruktur,” ujar Ibnu.
Politisi PKS ini mengatakan, pekerjaan infrastruktur salah satunya pekerjaan tahap III RSUD Sultan Suriansyah jangan sampai tertunda lagi. Meski bangunan tersebut tak mempengaruhi operasional rumah sakit yang diagendakan pada Hari Jadi Kota Banjarmasin 24 September mendatang.
“Dengan dilantiknya Dirut RSUD dan Kadinkes, saya harap dapat membantu pelaksanaan pekerjaan tahap III ini,” ujarnya.(SU)
