ENAM Masalah di Daerah, DPD LP3K Minta Kejati Kalsel Menelisik

ENAM Masalah di Daerah, DPD LP3K Minta Kejati Kalsel Menelisik

SuarIndonesia – Enam masalah proyek di sejumlah daerah dilaporkan DPD LP3K dan diminta ditelisik Kejati Kalsel.

Massa dari DPD LP3K (Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi) Kalsel, dikomando Akhmad Bahrani, yang akrab disapa Bram, menyampaikan semua itu ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel), Kamis (10/9/2020).

Dalam penyampian meminta Kejati Kalsel menelisik pekerjaan rehabilitasi Jaringan Irigasi di Riam Kanan Kabupaten Banjar Tahun 2019 APBN. Pagu Rp 26.332.335.000,00, HPS Rp. 26.332.166.487.00.

“Bahwa instansi terkait telah melakukan lelang pengadaan secara elektronik dengan hasil terlampir pada laporan pengaduan kami ini,” ucap Bram.

Kemudian pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) dengan sumber dana APBD Hulu Sungai Tengah Tahun 2019.

“Sampai sekarang belum selesai dikerjakan sedangkan dalam papan nama proyek sudah tercantum batas waktu pelaksanaan pekerjaan bahwa dalam pelaksaan.

Ada dugaan dalam proses lelang telah terjadi KKN dibuktikan kontrak ke pemenang lelang di luar Provinsi Kalsel.

Alamat Jalan Gunung Sari V Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan harga penawaran Rp. 13.120.034.000,00.

Menurut informasi sebut massa pelaksanaan pembangunan telah di sub kontrakan seluruhnya kepada kontraktor di Kalimantan Selatan
Disini massa sampaikan indikasi pinjam perusahaan oleh orang Kalsel.

Adanya pembayaran fee sebesar 2 persen dari pinjaman perusahaan dan  adanya audit BPK RI sehinga merugikan daerah sebanyak Rp.800 juta.

Masalah lain, beberapa pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Huku Sungai Utara (HSU). Pada pelaksanan 9 paket pekerjaan  Tahun 2019 sebesar Rp. 28,609,748,000.

Namun di lapangan paket proyek tersebut diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan telah  terdapat kekurangan volume serta tidak sesuai ketentuan.

Disebut menyalahi perundang-undangan berlaku sehingga terindikasi merugikan keuangan negara sebesar Rp.990,047,771.

Dilaporkan pula masalah Anggaran belanja tunjangan tambahan
penghasilan pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Kalsel sebesar Rp. 284,724,770,715.

Itu yang diberikan kepada tenaga pendidik selama tahun anggaran 2019.

“Namun dalam pelaksanan, tidak sesuai ketentuan dan diduga meytakahi aturan, sehingga terindikasi merugikan Negara sebesar RP. 933, 995,000.
Massa juga sampaikan penerima nama sekolah yakni 1 SMA Banua (Kalimantan Bilingual Boarding School RP.152,355,000.
SLB Negeri Pembina RP.541,197,500, Sekolaj Pertanian pe,mbangunan Pelaihari RP.240,442,500,

Bahkan massa juga minta Kejati menelisik dugaan mark-up
pengadaan Led TV Autdor Display di Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabuoaten Batola dengan anggaran RP.690,333,000  APBDP Tahun 2019.

Sementara Kasi Penkum Kejati Kalsel, Makhfujat mengatakan, semua laporan akan dipelajari dan disampaikan hasilnya.

“Kita perlu waktu untuk menelaah dulu semua yang dilaporkan,” ucapnnya. (ZI)

 221 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: