DPD PIK Laporkan Denny Indrayana ke Bawasku Kalsel

DPD PIK Laporkan Denny Indrayana ke Bawasku Kalsel

SuarIndonesia – Kalau sebelumnya Paslon nomor 02 Denny Indrayana – Difriadi dilaporkan ke Dit Reskrimsus Polda Kalsel, dan Selasa (11/1/2021) sesuai arahan giliran ke Bawaslu.

Paslon ini dilaporkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pemuda Islam Kalsel (PIK).

PIhak PIK yang dikomando HM Hasan mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel di Jalan R.E Martadinata Kota Banjarmasin.

HM Hasan beralasan ini terkait Pelaporan mereka ke Ditreskrimsus Polda Kalsel, Kamis (7/1/2021) lalu.

Kemudian pihak Dit Reskrimsus Polda Kalsel mengarahkan pelaporan mereka ke Bawaslu.

“Laporan terkait aksi pengumpulan dana yang diumumkan melalui akun Instagram pribadi Denny Indrayana pada 17 Desember 2020 itu tidak berizin atau melanggar UU,” ucapnya.

Itu alasannya lanuut mantan Ketua KNPI Kalsel ini pelaksanakan kegiatan pengumpulan uang atau barang memerlukan izin dari Pejabat yang berwenang yakni Menteri Kesejahteraan Sosial atau Bupati/Walikota, atau pejabat setempat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Selain itu kegiatan pengumpulan uang yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 dilatarbelakangi dengan adanya agenda politik nasional, yaitu penyelenggaraan pemilihan kepala daerah provinsi Kalimantan Selatan.

“Karena itu kegiatan pengumpulan uang dilakukan oleh paslon Nomor Urut 02 lebih kepada “Gerakan Politik’ tegas Hasan usai menyerahkan berkas laporan ke pihak Bawaslu.

“Terlebih upaya pengumpulan dana itu juga diselipkan kata mempertahankan kemenangan, padahal setahu kami hasil rekapitulasi KPU Kalsel pemenang suara terbanyak bukan paslon nomor urut 02,” bebernya.

Dia mengatakan ini mendapat tanggapan dari tim hukumnya, bahwa gerakan pengumpulan dana adalah atas keinginan dan kepedulian relawan bersama masyarakat Kalsel sendiri yang menginginkan perubahan kepemimpinan.

Dana tersebut untuk biaya transportasi pesawat, akomodasi hotel, konsumsi para saksi, investigasi bukti-bukti, biaya persiapan dokumen sidang, termasuk biaya materai, biaya lawyer, serta saksi ahli selama berperkara di Mahkamah Konstitusi (MK)

Jika alasan mengenai pengumpulan dana digunakan untuk biaya menggugat Mahkamah Konstitusi, itu juga tidak benar.

Sebab seperti yang disampaikan Kapolda Kalsel tidak ada biaya perkara di MK. (ZI)

 192 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: