DIYAKINI MK Lebih Teliti Sikapi Laporan Kedua Denny Indrayana

DIYAKINI MK Lebih Teliti Sikapi Laporan Kedua Denny Indrayana

SuarIndonesia – Pengamat Politik Univeristas Lambung Mangkurat (ULM), Andi Tenri Sompa, meyakini Mahkamah Konstitusi (MK) RI, lebih teliti menyikapi laporan kedua Denny Indrayana.

Ia mengakui paslon masih memiliki hak untuk membawa hasil PSU ke MK.

Dikatakan, untuk membuat laporan ke dua di MK calon tersebut harus mempertimbangkan banyak hak mulai dari materi, kelengkapan data.

Jika semua itu bisa terpenuhi maka dipersilahkan melapor ke MK, karena tidak ada larangan untuk itu

Pengamat Politik jebolan S3 Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), ini menilai jika gugatan atau laporan sengketa tersebut ke MK bisa saja membuat pelaksanaan PSU pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Kalsel terjadi dua kali.

“Siapa yang memperoleh suara lebih sedikit dibanding suara terbanyak, maka mereka masih mempunyai hak menyengketakan kembali ke MK,” katanya, Jumat (11/6/2021).

Ia mengungkapkan, PSU jilid 2 tersebut pernah terjadi di Pilkada 2020, MK kembali memerintahkan adanya PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu yang berada di Provinsi Sumatera Utara.

Dikatakannya, MK selaku lembaga pengadilan akan melihat dengan teliti dari mana kecurangan tersebut. Apakah saat proses pemungutan suara, atau sebelum pemungutan suara, MK akan melihat dari sisi mananya.

“PSU diulang dua kali itu memungkinkan, cuman harus disertai bukti kuat terjadinya pelanggaran saat proses pemilihan,” ujarnya.

Andi Tenri Sompa juga mengamati hasil PSU adanya perbedaan suara pada PSU pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel pada 9 Juni kemarin menurutnya terlihat perbedaan suara sangatlah jauh.

“Artinya dulu kan perbedaan suara masih tidak terlalu jauh dan sekarang perbedaan suara itu lumayan jauh. Kalau dari hitungan kasar saya suara unggul sekitar lebih 2 persen selisih yang bertambah,” ungkapnya.

Meskipun begitu, Andi Tenri Sompa tetap menjelaskan hak salah satu calon yang memperoleh suara sedikit masih memiliki hak untuk menyengketakan kembali ke MK.

“MK pun setahu saya juga masih memberi ruang jadi masih ada kemungkinan asalkan disertai dengan bukti yang kuat bukan mengada-ada,” ujarnya.

Akan tetap, kata dia, jika tidak ada alat bukti secara otomatis akan dimentahkan oleh MK dan jika diterima pastinya akan mengeluarkan banyak biaya lagi untuk pengadaan PSU jilid 2.

“Kepada calon suaranya lebih sedikit memang banyak pertimbangan untuk melaporkan kembali, tapi jika sudah dipastikan ingin melaporkan kembali juga tidak masalah,” tuturnya.(RW)

 474 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: