DISDIKBUD KALSEL Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Masalah Hukum dengan Kejati

DISDIKBUD KALSEL Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Masalah Hukum dengan Kejati

SuarIndonesia – Disdikbud (Dinas Pendikan dan Kebudayaan) Provinsi Kalimantan Selatan, meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum dengan Kejaksaan Tinggi, Senin (25/4/2022) bertempat di Aula Anjung Papadaan.

Kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama antara. Adapun pelaksanaan penandatanganan kesepakatan, merupakan perpanjangan penandatanganan kesepakatan sebelumnya sudah dilaksanakan.

Kasi Penkum, Romadu Novelino SH MH, membenarkan adnaya kegiatan tersebut.

Maksud dan tujuan panandatanganan kesepakatan bersama untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pihak dalam penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara dan yang menjadi.

“Tujuan kesepakatan bersama pada hari ini yakni meningkatkan efektifitas penyelesaian masalah hukum perdata dan tata usaha negara baik didalam maupun diluar pengadilan<” tambahnya.

Menjadi ruang lingkup kesepakatan meliputi Ppmberian bantuan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam Perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat
yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.

Pemberian pertimbangan hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan pendapat hukum (Legal Opinion) dan/atau pendampingan Hukum (Legal Assistance) di Bidang
Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel.

Tindakan hukum lainnya yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan.

“Juga peningkatan kompetensi bersama yakni dengan melaksanakan kegiatan Pendidikan dan pelatihan (diklat), loka karya (workshop), seminar dan sosialisasi,” ujarnya.

Sementara dalam sambutannya, Dr. Mukri, SH MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel, bahwa Kejati menyambut baik dan memberikan apresiasi yang berinisiatif melakukan perpanjangan kesepakatan bersama.

“Penandatanganan perpanjangan nota kesepakatan bersama ini menjadi tonggak bagi kedua belah pihak untuk menjalin kerja sama kembali,” ujarnya.

Kajati juga menyampaikan harapannya bahwa pelaksanaan penandatanganan MOU ini bukan hanya sekedar
seremoni melainkan dapat ditindak lanjuti dengan kegiatan Pendampingan hukum (Legal Assistance) terkait penyelesaian permasalahan asset tanah,” tutupnya. (ZI)

 

 120 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!