Direktur Perusahaan Pembangun Jembatan Mandastana Diserahkan ke Kejati

Direktur Perusahaan Pembangun Jembatan Mandastana Diserahkan ke Kejati

Wakapolda Kalsel, Brigjen Polisi Aneka Pristafuddin (kiri) didampingi Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Rizal Irawan, kepada wartawan, Senin (26/11). (foto :ZI/Suarindonesia.com)

Suarindonesia– Hr, tak lain direktur perusahaan  PT Citra Bakumpai Abadi (CBA), sebagai pelaksana pembangun jembatan Mandastana yang kemudian ambruk, akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan (Kejati Kalsel).

Itu menyusul dengan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalsel dinyatakan P-21 atau lengkap oleh penyidik Kejati.

“Iya Hr adalah direktur perusahaan yang membangun jembatan itu sudah lama ditetapkan tersangka, dan berkasnya telah P-21, selanjutnya kita serahkan ke Kejati beserta barang bukti,’’kata Wakapolda Kalsel, Brigjen Polisi Aneka Pristafuddin didampingi Direktur Reskrimsus, Kombes Pol Rizal Irawan, kepada wartawan, Senin (26/11).

Menurutnya, semua berdasarkan bukti yang ditemukan, keterangan para saksi dan saksi ahli.

“Dalam pelaksanaan proyek ada pengurangan bahan bangunan sehingga ada kerugian Negara sekitar Rp 16 miliar lebih bersumber dari dana DAK APBN-P tahun 2015,”  tambah wakapolda.

Diketahui,  kasus ambruknya Jembatan Mandastana di Desa Bangkit Baru Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala (Batola) ini pada 17 Agustus 2017.

Dari keterangan, untuk tersangka oleh penyidik disangkakan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 UURI Tahun 1999, sebagaimana diubah dan ditambah pada UURI Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Penanganan kasus itu sendiri hampir `memakan waktu’ satu tahun lebih, dan baru dinyatakan tersangka untuk diadili di pengadilan.

Diketahui pula sebelumnya, kasus ini sempat ada surat beredar diduga dari Kementerian PUPR yang isinya dinyatakan kalau jembatan Mandastana amblas karena pengerjaan tak sesuai kontrak.

Jembatan tidak dapat difungsikan karena amblasnya Pilar P3 dan adanya indikasi kinerja yang kurang (under performance) dari bangunan atas.

Sisi lain dari paparan tim, disimpulkan kalau kegagalan jembatan Tanipah Mandastana ini terjadi karena proses pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan tidak sesuai dokumen kontrak itu tadi.

Secara konseptual, kegagalan bangunan dapat dicegah seandainya pelaksanaan proyek sesuai ketentuan, yang ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, khususnya terkait sertifikasi, proses pengadaan, dan pembangunan. (ZI)

 307 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: