SuarIndonesia – Sekretariat Posko Satgas Covid-19 kota Banjarmasin sudah tidak terlihat lagi. Padahal kondisi Kota Banjarmasin saat ini tengah mengalami lonjakan kasus yang sangat drastis.
Pasalnya beberapa waktu lalu, sedikitnya sudah dua orang datang ke gedung Balai Kota untuk menanyakan lokasi keberadaan Posko Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin ke Press Room Balai Kota
Hal itu tentu menyulitkan masyarakat untuk mendapat informasi terkait dengan layanan informasi atau pengaduan dari Tim Satgas.
Misalnya, perihal nomor call center pengaduan yang sudah tak bisa dihubungi, lambannya tanggapan permintaan evakuasi, hingga rumah karantina, serta sekretariat induk penanganan Covid-19 yang tak nampak lagi.
Saat dikonfirmasi, Juru Bicara Tim Satgas Covid-19 Kota Banjarmasin, Machli Riyadi mengatakan bahwa dalam surat keputusan (SK), sekretariat Satgas Covid-19 ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarmasin.
Namun, lantaran penangananya melibatkan sejumlah unsur, maka menurutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Banjarmasin pun ditunjuk sebagai kepala bidang untuk penanganan.
“Karena yang ditangani ini adalah bencana,” ucapnya, saat ditemui awak media di depan Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (14/07/2021) siang.
Lantas apakah kondisi tersebut menjadi tanda lambannya permintaan evakuasi dan penanganan Covid-19?
Terkait hal itu, pria dengan sapaan Machli tersebut langsung membantahnya. Menurutnya, bila ada warga yang terkonfirmasi positif namun tidak bergejala, umumnya hanya diminta untuk melakukan isolasi mandiri di rumahnya.
“Kalau rumahnya tidak layak, disediakan rumah karantina oleh Pemerintah Provinsi Kalsel, yang berlokasi di Banjarbaru,” tegasnya.
Lalu, bagaimana bila ternyata yang meminta dievakuasi itu adalah pendatang? Misalnya seorang tamu hotel. Menanggapi hal itu, menurutnya, pihak hotel mesti memfasilitasi.
Caranya, dengan menghubungi pihak puskesmas yang ada di wilayah di mana hotel itu berada.
“Kami harapkan peran serta semua pihak. Termasuk pihak hotel, juga punya kewajiban. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 yang mendasari kewajiban hotel untuk melaporkan ke puskesmas bila ada tamu yang terkonfirmasi positif,” tegasnya.
Lebih lanjut, terkait nomor aduan yang tak kunjung merespon aduan, Machli berdalih bahwa nomor-nomor yang digunakan kemungkinan besar sudah tidak aktif. Alasannya, karena petugas kesehatan di lapangan yang tak sedang sibuk memaksimalkan program vaksinasi.
Di sisi lain, Machli pun menyarankan, bila ada warga yang memerlukan bantuan, seperti misalnya evakuasi, hendaknya menghubungi nomor-nomor puskesmas atau langsung datang ke puskesmas saja.
“Karena ada kesibukan kawan-kawan seperti melakukan vaksinasi dan lain-lain. Jadi tidak diperhatikan lagi nomor-nomor itu,” tukasnya. (SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
