DIKELUHKAN tak Dapat Ganti Rugi akan Adanya Pembebasan Lahan, Ini Disuarakan ke DPRD Kalsel

Bagikan :
DIKELUHKAN tak Dapat Ganti Rugi akan Adanya Pembebasan Lahan, Ini Disuarakan ke DPRD Kalsel

SuarIndonesia – Perwakilan warga Pelambuan RT, 24, 26, 28 RW. 02 Kecamatan Banjarmasin Barat sampaikan keluhan ke DPRD Kalsel.

Lantaran tak dapat uang ganti rugi akan adanya pembebasan lahan, yang rencananya Pemko Banjarmasin akan bangun rumah susun.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdako Banjarmasin, Doyo Pudjadi mengatakan sekitar 96 rumah dari 136 KK, sudah menempati lahan tersebut sejak lama.

Warga yang merasa dirugikan lantaran sudah tinggal 30 hingga 40 tahun di daerah tersebut dan terpaksa angkat kaki dari rumahnya.

“Berdasarkan aturan warga yang sudah mendiami suatu tanah hingga 30 tahun berhak menjadikan lahan tersebut menjadi hak milik,” ucap Doyo Pudjadi usai bertemu dengan warga di gedung DPRD Kalsel, Senin (15/11/2021).

Meski terhalang regulasi, warga masih tetap memohon akan adanya tali asih atau santunan pasalnya warga yang sudah tinggal permanen di daerah tersebut.

Menurut Duyo warga merasa lahan tersebut seperti tak bertuan, namun nyatanya lahan yang bakal di bangun rusun mempunyai sertifikat atas nama Balitra atau Kementerian Pertanian.

“Pemerintah tidak boleh mengeluarkan biaya untuk pembebasan tanah ke warga yang lahannya sudah berserifikat milik badan lain,” ucapnya

Doyo mengaku hal itu bukan persoalan Pemko Banjarmasin pelit atau tidak peduli dengan warganya. Namun karena terhalang regulasi maka pembayaran tak bisa dilakukan.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, solusi yang ditawarkan pemerintah ke warga yang rumahnya akan tergusur yakni pihaknya akan mencarikan payung hukum agar warga bisa mendapatkan santunan atau tali asih.

Bila tidak ada payung hukum yang membolehkan warga mendapatkan santunan, warga yang tergusur akan dipindahkan ke rusun yang sudah ada, namun hanya 65 pintu bagi 65 keluarga dan sisanya akan dicarikan cara lain.

“Mungkin nanti pemerintah kota Banjarmasin menganggarkan untuk penyewaan tempat atau rumah bagi sebagian warga yang tidak bisa tinggal di rusun selama setahun.

Adapun setelah rusun yang akan dibangun di Kelurahan Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat selesai maka sisanya yang rumahnya disewakan, dan diprioritaskan untuk tinggal di rusun yang baru,” ujarnya

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin mengatakan akan terus mengawal masalah pembebasan lahan tersebut.

“Permasalahan ini jangan sampai dibawa ke pengadilan karena akan menimbulkan preseden buruk,” ucapnya. (HM)

 129 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!