DIINGATKAN !! Beri Sanksi Berat 8 Oknum Polisi Pemeras- Pemerkosa, tak Sebatas Dimutasi

Bagikan :
DIINGATKAN !! Beri Sanksi Berat 8 Oknum Polisi Pemeras- Pemerkosa, tak Sebatas Dimutasi

SuarIndonesia -Pangeran Khairul Saleh, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, sangat prihatin atas pemberitaan kejadian 8 oknum Polisi (sebelumnya disebutkan enam) dari anggota Polsek Kutalimbaru, Deli Serdang, Sumatera Utara terkait pemerasan dan pemerkosaan.

“Saya ingatkan agar oknum yang diduga terlibat diberi sanksi berat, tak sekedar dimutasi,” kata Pangeran Khairul Saleh, Sabtu (13/11/2021).

Diketahui, pemerasan dan pemerkosaan terhadap MU, istri tahanan narkoba yang ditangkap saat penggerebekan pada 4 Mei 2021 tengah menjadi sorotan netizen.

“Atas semua kejadian yang memperburuk citra polisi akhir akhir ini sudah tidak dapat lagi di toleransi.

Setiap minggu bahkan setiap hari selalu ada saja oknum yang berbuat tindakan tercela,” tegas Politisi Partai Amanat Nasional (PAN).

Dikatakan, pertama dari sisi penegakkan hukum, wajar saja pemberian sanksi mutasi ini dipertanyakan masyarakat.

Aparat kepolisian yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat dari kejahatan, justru malah ikut berbuat kejahatan pula dalam aksi penindakan hukumnya.

“Bagi saya tindakan lembaga kepolisian memutasi para pelanggar ini bisa dibenarkan sebagai upaya permulaan untuk menjalankan proses hukum baik kalau berdasarkan Perkap Nomor 4 Tahun 2020 maupun berdasarkan pada KUHP,” jelasnya.

Dalam hal ini alasan mutasi dilakukan untuk memudahkan / kelancaran proses hukum atau menghindari reaksi anarkis pihak yang merasa dirugikan.

Lainnya lanjut Pangeran Khairul Saleh, jika memahami Tri Brata Kepolisian tentu pemberian sekedar sanksi mutasi kepada 8 aparat kepolisian yang terlibat pemerasan dan pemerkosaan terhadap istri dari tahanan narkoba, ini sungguh membuat kita prihatin.

“Kedelapan anggota Polri ini melanggar kesemua tuntutan dalam Tri Brata. Ini mesti menjadi perhatian serius bagi Kapolri.

Saya berharap proses hukum untuk para pelanggar, segera ditindaklanjuti demi menjaga rasa Keadilan, Kenyamanan, Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat, ” jelas Pangeran Khairul Saleh, mantan Bupati Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dua periode ini.

Dikatakan, jika pihak kepolisian lambat bisa jadi akan menjadi asumsi buruk di masyarakat, yaitu pembiaran yang berujung pada ketidakpercayaan kepada lembaga kepolisian.

“Di sini saya apresiasi tindakan preventif Kapolri dengan segera memutasi para pelanggar, mengingat kasus pelanggaran yang mereka lakukan.

Ini adalah termasuk pelanggaran berat terhadap Perkap Nomor 4 Tahun 2020 yang sanksinya seringannya penurunan pangkat setingginya pemberhentian tidak hormat,” ujarnya.

Sementara dari sisi hukum pidana tindak pelanggaran ini mempunyai ancaman hukum maksimal 12 tahun ( KUHP pasal 285 ).

“Kasus pelanggaran ini tentu saja sangat mencoreng citra Kepolisian.

Saya yakin Kapolri dan jajaran berada akan sanggup menegakan citra kepolisian di masyarakat yaitu sebagai pengayom masyarakat,” pungkas Pangeran Khairul Saleh. (ZI)

 281 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!