DESAKAN KE KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Batola dan OTT di HSU, Disuarakan Ormas KAKI Kalsel

Bagikan :
DESAKAN KE KPK Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi di Batola dan OTT di HSU, Disuarakan Ormas KAKI Kalsel

SuarIndonesia – Desakan ke KPK untuk tuntaskan atas kasus dugaan korupsi baik di Kabupaten Batola (Barito Kuala) dan OTT (Operasi Tangkap Tangan) di HSU (Hulu Sungai Utara) disuarakan Organisasi Masyarakat KAKI Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Iya, kita sudah suarakan dan mengharapkan KPK lebih intensif melakukan pengawasan barang dan jasa di Kabupaten HSU, termasuk dugaan korupsi di Kabupaten Batola yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Kejari Batola, namun masih belum ada titik terangnya,” kata Ketua KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) Kalsel, A Husaini, ketika ditanya, Senin (25/10/2021).

Ia sebut, tuntutan telah disampaikan dalam aksi damai di Gedung KPK, Jalan Kuningan, Jakarta, pada Jumat (22/10/2021).

Itu mendesak penanganan secara tuntas sejumlah kasus korupsi di Kalsel, dan terbaru Kejari Batola tengah menyelidiki kasus plasma kelapa sawit yang dinyatakan naik ke tahap penyelidikan.

Penyelesaian polemik sawit plasma didapati dugaan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

Dikatakan, di Batola  hingga sekarang Kejari tercatat memang menangani sejumlah kasus dugaan korupsi hingga 2021.

Dugaan korupsi lanjut A Hisaini antara lain keterlibatan Mantan Wakil Batola) H Makmun Kaderi yang sekarang resmi ditahan oleh jaksa penuntut umum, saat ini masih menunggu sidang keduanya.

Hingga kejelasan mengenai tindak lanjut dugaan penyalahgunaan wewenang atas jabatan Kepala Desa, berupa temuan mark up barang dari proyek pembangunan jembatan di desanya.

Sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belandean Muara, Kecamatan Alalak mendatangi Kejari Barito Kuala.

Lainnya mendesak pula ke KPK, agar Bupati HSU Abdul Wahid ditetapkan tersangka, menyusul ditetapkannya tiga tersangka kasus OTT KPK di HSU.

Masyarakat HSU khususnya dan Kalsel pada umumnya lanjutnya, mengapresiasi OTT KPK dan menetapkan tiga orang tersangka, termasuk Plt Kadis PUPR HSU.

“Diduga belum menyentuh aktor utama dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di HSU.

Karena tidak mungkin hanya seorang Plt bisa mengendalikan itu semua,” beber A Husaini.

Dari semua, seharusnya KPK bisa dengan cepat menetapkan Bupati HSU Abdul Wahid sebagai tersangka.

Melalui video rekaman wawancaranya dengan wartawan dan rilis yang disampaikan, A Husaini sebutkan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan KPK juga menggeledah rumah dinas Bupati HSU dan diduga menemukan sejumlah uang

A Husaini juga menyampaikan kasus dugaan korupsi yang dituduhkan kepada Bupati HSU, yakni dugaan jual beli jabatan dan pemotongan SPPD para ASN dilingkup Pemkab HSU.

“Semua pengaduan masyarakat kami teruskan ke KPK secara resmi dan telah mendapat tanda terima,” ucapnya

Diketahui, dalam dalam  OTT tersebut KPK berhasil menyita  berbagai dokumen dan uang sejumlah Rp 345 juta.

Dan menetapkan tiga orang tersangka yakni Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (Kadis PUPRT) Hulu Sungai Utara, berinisial Ma dan dua tersangka lain dari pihak swasta yakni Direktur CV Hanamas inisial  Mar dan Direktur CV Kalpataru berinisial Fa

Namun sepertinya belum memuaskan KAKI Kalsel yang berharap agar KPK menuntaskan kasus OTT ini dan berharap tidak adanya dugaan tebang pilih. (*/ZI)

 148 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!