CALON TUNGGAL Kapolri Listyo Sigit Ditanggapi NU dan Muhammadiyah

CALON TUNGGAL Kapolri Listyo Sigit Ditanggapi NU dan Muhammadiyah
Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo Komjen Listyo Sigit Prabowo.(Foto/detikcom.20detik)

SuarIndonesia – Dua ormas Islam di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tak mempersoalkan Presiden Ri Joko Widodo (Jokowi) yang menyodorkan Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo jadi calon Kapolri menggantikan Idham Azis.
Listyo yang kini masih menjabat Kepala Bareskrim itu diketahui bukan seorang muslim.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengatakan pemilihan Kapolri merupakan hak dari presiden.

“Itu wewenang Presiden. Saya tidak banyak mengikuti figur di Polri,” kata Mu’ti lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Rabu (13/01/2021).

Mu’ti enggan berkomentar terkait latar belakang Listyo sebagai nonmuslim.

Organisasi sayap Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah menyatakan pihaknya menantikan proses uji kepatutan dan kelayakan atas Listyo yang akan dilakukan di Komisi III DPR RI.

“Proses uji kelayakan itu juga sebagai instrumen para wakil rakyat menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat terhadap Polri,” kata Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto dalam keterangannya yang diterima, Rabu.

“Komjen Sigit harus mampu menjawab berbagai tantangan dan tren kejahatan yang saat ini bermetarfosa dalam berbagai bentuk. Baik cara, teknologi dan pola kejahatan yang mengalami perubahan cepat,” sambungnya.

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Marsudi Syuhud menyatakan pihaknya menghormati hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Mereka pun tak mempersoalkan latar belakang keyakinan Listyo.

“Kalau kita lihat negara Islam mana pun, Islam pun banyak yang mengangkat pembantu-pembantunya dari nonmuslim. Itu saja. Cukup secara pengalaman, kafaah itu cakap. Cakap itu mempunyai segalanya, kepandaian, ilmunya, integritasnya,” kata Marsudi lewat sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Rabu.

Organisasi kepemudaan NU, GP Ansor, pun berharap Kapolri baru kelak membenahi Korps Bhayangkara sehingga menjadi profesional. Salah satu persoalan saat ini yang disoroti GP Ansor adalah masalah rasuah dan suap.

“Di antara tugas utama yang patut menjadi perhatian adalah pembenahan organisasi Polri yang bersih dari tindakan rasuah dan suap,” ujar Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Mohammad Haerul Amri dalam keterangannya, Rabu (13/01/2021).

Haerul menilai pengajuan nama Listyo untuk menjalani proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR telah tepat. Selain itu, dengan diusulkan Listyo, semakin menunjukkan pemerintahan Jokowi menjunjung nilai-nilai kebinekaan di Indonesia. Ia lalu berharap Listyo nantinya dapat membawa Polri bekerja profesional dan memberi keamanan di tengah masyarakat.

“Semua masyarakat statusnya sama di mata hukum. Dengan demikian hukum ditegakkan bukan berpijak pada sisi mayoritas atau minoritas,” katanya.

Sementara itu, surat presiden untuk calon Kapolri dikirimkan ke DPR hari Rabu (13/01/2021) ini langsung oleh Mensesneg Pratikno.

“Surpres telah kami terima dari Bapak Presiden yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal yaitu bapak Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri,” ujar Puan.

Melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 11 Desember 2020/Khusus – Awal Menjabat, Komjen Listyo Sigit memiliki total harta kekayaan Rp8 miliar, tepatnya Rp8.314.735.000.

Untuk kendaraan bermotor yang dilaporkan di LHKPN, Komjen Listyo Sigit cuma punya satu unit kendaraan. Dia hanya memiliki Toyota Fortuner, berdasarkan LHKPN.

Toyota Fortuner yang dimiliki Komjen Listyo Sigit merupakan Fortuner tahun 2018 dengan hasil sendiri. Fortuner milik Komjen Listyo Sigit itu ditaksir memiliki nilai Rp320 juta.

Di dalam LHKPN Komjen Listyo Sigit juga terdaftar harta bergerak lainnya senilai Rp975 juta. Ada juga tanah dan bangunan dengan total Rp6.150.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp869.735.000.

Selanjutnya, Komjen Listyo Sigit Prabowo akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi III DPR yang merupakan mitra kerja Polri. Setelah menjalani fit and proper test, tahapan selanjutnya adalah pengesahan di paripurna DPR dan dilanjutkan pelantikan di Istana Negara.

Adapun Kapolri saat ini, Jenderal Idham Azis sedikit lagi akan memasuki masa pensiun. Idham menjabat sebagai Kapolri mulai 1 November 2019 dan pensiun pada Februari 2021.(detikcom/CNNIndonesia/RA)

 202 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: