BURUH BANUA Tidak Ingin Dibohongi Lagi Perusahaan

BURUH BANUA Tidak Ingin Dibohongi Lagi Perusahaan

SuarIndonesia – Aliansi Pekerja Buruh Banua minta Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 dibayar penuh tanpa dicicil seperti tahun lalu.

“Kami para pekerja tidak ingin dibohongi lagi seperti tahun lalu. Kami minta perusahaan membayar THR secara penuh,” kata Presidium Aliansi PBB Kalsel Yoeyoen Indharto, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Syaifuddin, Senin (12/4/2021).

Menurut dia, khusus THR, tahun 2020 lalu, pekerja merasa dibohongi mengenai Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) yang dipakai oleh sebagai besar pengusaha, termasuk di Banua untuk berdalih bahwa THR boleh dicicil.

“SE Menteri mereka jadikan sebagai alasan pembenar untuk membayar THR secara menicicil, padahal mereka masih mampu,” jelasnya.

Pasalnya, lanjut, Yoeyoen yang juga Ketua DPW Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), setelah setahun pandemi Covid-19 banyak industri di Kalsel yang tidak apa-apa, tidak mengalami kerugian.

“Untuk industri jasa seperti hotel, restoran okelah, tetapi seperti industri makanan dan minuman, malah meraup keuntangan. Begitu juga perusahaan CPO, perkebunan, pertambangan tetap meraup keuntungan. Jadi pandemi Covid-19 bukan kendala,” ujarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Syaifuddin yang memimpin RDP dengan Aliansi PBB, menyatakan sangat mendukung aspirasi yang disampaikan para pekerja, termasuk soal THR.

“Kami mendukung dan menegaskan kepada Disnakertrans dan Asosiasi Pengusaha untuk benar-benar memberikan THR tidak dengan mencicil,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutdi Saifuddin.

Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Kalsel, Siswansyah mengatakan pada tahun 2020 perusahaan yang mencicil THR relatif kecil hanya 5 persen.

“Sedangkan pada tahun 2021 ini, sudah ada SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang mengharapkan semua persahaan dapat membayar THP penuh,” ujarnya.

Menurut dia, Disnakertrans juga akan membuka Posko Pengaduan THR bagi perusahaan yang tidak mampu membayar.

“Apabila perusahaan tidak melaporkan kesanggupan membayar THR, otomatis dianggap mampu membayar THR untuk buruh. Apabila perusahaan belum mampu maka akam diaudit. THR Tetap harus dibayarkan,” ucapnya. (HM)

 203 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: