BPKP DITARGET Pejabat Gubernur Kalsel Mencek dan Audit Paling Lama 3 Minggu Ada Hasil

BPKP DITARGET Pejabat Gubernur Kalsel Mencek dan Audit Paling Lama 3 Minggu Ada Hasil

SuarIndonesia РPejabat Gubernur Kalsel, Safrizal ZA  minta kepala BPKP audit penyebab sekaligus memberikan rekomendasi bagaimana menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan bermotor yang mencapai 1 triliun.

“Saya minta kepala BPKP mencek dan me audit, dalam 2 dan 3 minggu harus ada hasil dan rekomendasinya,” ungkap Safrizal usai rapat paripurna Istimewa mendengarkan pandangan Kepala Daerah Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (LPPA) tahun 2020, Kamis (17/6/2021).

Menurut Safrizal hutang pajak kendaraan bermotor itu merupakan akumulasi yang ditemukan BPK lebih dari lima tahun dan juga pengaruh Pandemi Covid-19.

“Pemerintah Provinsi juga minta BPK melakukan audit penyebab tunggakan pajak sekaligus meminta bagaimana cara mengatasinya,” ujarnya

Bila perlu Pemerintah akan bersikap tegas dalam mengambil keputusan

Selain pajak kendaraan bermotor juga Pajak air permukaan yang masih bisa ditingkatkan, pemerintah hanya menerima Rp 4 miliar pajak air permukaan pertahun.

“Mungkin targetnya kecil makanya realisasinya kecil, padahal potensinya besar,”katanya

Kalsel banyak mempunyai perusahaan besar seperti tambang, kebun, dan hotel yang menjamur itu semua menggunakan pajak air permukaan.

“Pandangan saya 4 M ini kecil untuk Kalsel, melihat potensi ekonomi banua kita lumayan baik,” bebernya lagi.

Rekomendasi dari BPKP akan di diskusikan semua dinas terkait, pajak ini sangat membantu akselerasi pembangunan apalagi untuk bantu penanganan covid yang anggarannya besar.

Sementaea Kepala BPKP Provinsi Kalsel, Rudy M Harahap mengatakan rekomendasi sebelumya sudah disampaikan dalam audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

BPKP usul supaya pemerintah daerah menerapkan tax clearance atau tak ada tunggakan pajak saat akan membayarkan layanan publik.

Rudy M Harahap juga mengatakan, salah satu solusi yang diusulkan adanya kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Daerah, apabila masyarakat melakukan pelayanan di Kabupaten Kota dilakukan pengecekan pajak kendaraan bermotor.

“Seperti halnya DKI Jakarta terdapat pengecekan pajak kendaraan bermotor setiap menggunakan pelayanan publik,” bebernya.

Pihaknya juga meminta supaya pemerintah daerah lewat penegak hukum bisa makin menyadarkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Mengenai Pajak air permukaan, ujar Rudy sesuai arahan dan petunjuk dari KPK akan dipasang alat ukur, terhadap perusahaan pertambangan, kebun dan hotel.

Sedangkan untuk pajak bahan bakar, lanjut Rudy, pembayarannya di SPBU sudah diarahkan pembayaran dengan elektronik.

“Tiga pajak ini sedang digarap, dan akan cek di lapangan dengan dibantu pihak terkait,” ujarnya (HM)

 157 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: