SuarIndonesia – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus memaksimalkan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kendati dihadapkan pada kendala operasional dan efisiensi anggaran, Satgas Karhutla tingkat provinsi hingga kabupaten/kota tetap bergerak aktif di lapangan.
Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Ronny Eka Saputra, mengungkapkan bahwa salah satu hambatan di lapangan adalah minimnya dana operasional bagi Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) swasta akibat efisiensi anggaran di tingkat kabupaten/kota.
Kendati demikian, pihaknya tengah berkoordinasi untuk mencari opsi bantuan armada pemadam swasta tersebut.
“Kami menyadari kawan-kawan BPK swasta menghadapi kendala dana operasional. Hal ini sudah kami bahas di BPBD untuk melihat peluang bantuan operasional saat mereka melakukan pemadaman,” ujar Ronny. Rabu (7/10/2026)
Guna menjaga kelancaran penanganan, Pemprov Kalsel telah menyalurkan Belanja Tidak Terduga (BTT) seiring berlakunya status siaga darurat. Dukungan juga datang dari bantuan Presiden serta kontribusi perusahaan swasta berupa BBM, peralatan dan logistik.
Selain persoalan anggaran, faktor cuaca buruk dan keterbatasan sumber air menjadi tantangan utama.
Pengalaman pemadaman masif di kawasan Guntung Damar sebelumnya sempat berdampak pada penurunan pasokan air baku di Kota Banjarmasin.
Guna mengantisipasi hal serupa, BPBD Kalsel bersama Polda Kalsel menerapkan inovasi pemadaman yang lebih efisien agar penggunaan air tetap terkontrol tanpa mengurangi efektivitas pemadaman.
Ronny juga menepis anggapan bahwa bencana karhutla sengaja dibiarkan. Ia menegaskan karhutla murni dipicu oleh kondisi alam yang belum bersahabat dan belum turunnya hujan secara merata.
Hal ini memicu penurunan tinggi muka air yang signifikan sehingga lahan gambut serta bekas persawahan di area Guntung Damar, Sarkawi, hingga Handil Bakti sangat rentan terbakar.
Berdasarkan hasil pemantauan patroli udara harian, luas area yang terbakar saat ini mencakup sekitar 146 hektar dari total area terdampak yang mencapai 24.000 hektar.
Menghadapi tahun anggaran mendatang, BPBD Kalsel menyoroti minimnya alokasi dana penanganan bencana.
Dari total pagu anggaran sekitar Rp10 miliar yang diterima untuk tahun 2027, sebesar Rp 9 miliar teralokasi untuk gaji pegawai. Praktis, hanya tersisa Rp 1 miliar untuk penanggulangan karhutla dan banjir.
Saat ini, BPBD Kalsel terus berupaya meyakinkan DPRD Provinsi Kalsel agar memberikan tambahan alokasi anggaran yang memadai demi optimalisasi penanganan karhutla dan banjir di masa mendatang. (HM)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
