BERHENTIKAN DOSEN, Rektor Uniska Banjarmasin Digugat dan Perkaranya Berlanjut ke PT

BERHENTIKAN DOSEN, Rektor Uniska Banjarmasin Digugat dan Perkaranya Berlanjut ke PT
Junaidi SH MH

SuarIndonesia –  Gugatan terhadap Rektor Uniska, akan berlanjut ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin, setelah bergulir di pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Gugatan itu dilayangkan seorang dosen,  Ir Hudan Rahmani MT terhadap Rektor Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Banjarmasin, Abdul Malik S.Pt M.Si Ph.D.

Semua terkait pemberhentian dirinya sebagai Ketua Program Studi (Prodi) Teknik Sipil Fakultas Teknik di universitas tersebut.

Dari gugatan awal, telah diputus Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin.

Yakni dalam alinan putusan perkara Nomor 44/Pdt/G/2020/PN.Bjm, tertanggal 13 Agustus 2020 tersebut, gugatan Ir Hudan Rahmani MT, dinyatakan tidak dapat diterima majelis hakim diketuai Eddy Cahyono SH MH.

Dalam putusannya, majelis hakim berpendapat, gugatan tersebut bukan ranah Pengadilan Negeri, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sehingga gugatan terhadap Rektor Uniska, dinyatakan tidak dapat diterima.

Meski demikian, lewat kuasa hukumnya Sugeng Aribowo SH MM MH dan Junaidi SH MH dari Kantor Hukum ‘Trusted and Reassure’ Banjarmasin, Ir Hudan Rahmani MT tetap melakukan perlawanan, dan sesegeranya melayangkan Banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Banjarmasin.

Diketahui gugatan itu nilai materil yang digugat adalah Rp500 juta, kemudian inmaterilnya Rp1 miliar. Kalau ditotal Rp1,5 miliar.

“Pastinya, pekan depan memori Banding sudah kami sampaikan ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, lantaran semuanya sudah siap,” ungkap Junaidi SH MH, kuasa hukum Ir Hudan Rahmani MT, saat wartawan  Kamis (27/8).

Banding ini disampaikan pihaknya, lantaran tidak sependapat dengan putusan majelis hakim PN Banjarmasin, terkait perkara diajukan ke Pengadilan TUN.

“Ya Menurut kami, kasus ini murni Perdata, lantaran keputusan pemberhentian Ir Hudan Rahmani MT oleh Rektor Uniska, bukan masuk ranah perkara Tata Usaha Negara. Terlebih, Uniska bukan universitas negeri.

Sementara, sang rektor juga bukan Apatur Sipil Negara (ASN),” tegas Junaidi SH MH.

Sedang terkait pemberhentian kliennya, kuasa hukum penggugat, mengaku kronologisnya berawal pada 1 Maret 2020 saat ketua Prodi Teknik Sipil Fakultas Teknik tersebut, mendapat undangan oleh staf Tata Usaha Uniska melalui Whats App.

Tanpa curiga, Hudan Rahmani menghadiri acara, yang ternyata acara tersebut prosesi pelantikan jabatan struktural di Uniska.

Yang bersangkutan terkejut, ketika diumumkan jabatannya digantikan pihak Kampus.

Atas pengantian tersebut, membuat Hudan melakukan perlawanan dan protes, lantaran penggantian itu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya.

Terlebih, selama menjabat ketua Prodi, ia tidak pernah melakukan kesalahan, hingga kasus ini pun berujung gugatan ke PN Banjarmasin, pada 20 April 2020 lalu.

“Pak Hudan sebenarnya, tak ingin kasus ini naik di pengadilan hingga diketahui publik. Pak Hudan hanya minta kembalikan jabatannya dan nama baiknya di internal Uniska.

Pasalnya ia diberhentikan tanpa didasari prosedur. Setelah itu bicarakan baik-baik soal pemberhentiannya,” ucap Junaidi.

Sementara disingung soal adanya laporan hah lainnya terhadap Hudan, sehingga rektor mengambil putusan itu.

Junaidi mengaku, tak mengetahui sampai sejauh mana permasalahannya dan inipun tak ada dalam perkara gugatan, hanya saja menyangkut pemberhetian tersebut. (ZI)

 

 544 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: