BEREDAR BAP Tersangka IWW Perkara CPO, Ditanggapi Penyidik

BEREDAR BAP Tersangka IWW Perkara CPO, Ditanggapi Penyidik

SuarIndonesia -Beredar ke masyarakat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tersangka IWW dalam poerkara dugaan korupsi  CPO, dan ini ditanggapi penyidik Kejaksaan Agung RI.

“Tersangka IWW dalam perkara dugaan Tkorupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada Januari 2021 sampai dengan Maret 2022,” kata Kapuspenkum, Dr Ketut Semedana, Kamis (23/6/2022).

Dikatakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 KUHAP “atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghormati asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) sebagai asas hukum acara pidana yang bersifat universal.

Oleh karenanya, Jaksa Penyidik berkewajiban memberikan hasil pemeriksaannya kepada tersangka dan hanya ditujukan kepada yang bersangkutan, tidak kepada orang lain di luar yang bersangkutan.

Dikarenakan identitas pihak-pihak atau saksi yang terkait pemeriksaan dalam proses penyidikan dan BAP masuk dalam klasifikasi dokumen rahasia negara/dokumen yang dikecualikan sebagai informasi publik.

Apabila BAP disalahgunakan, akan mengakibatkan terganggunya proses penyidikan dan merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU RI Nomor 14 Tahun 2008.

Itu tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, i, dan c dipidana penjara selama paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.

Penyalahgunaan BAP Tersangka yang dilakukan oleh setiap orang baik yang berhak (tersangka maupun penasihat hukum) maupun yang tidak berhak merupakan bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Antara lain menghalang-halangi penyidikan secara langsung dan tidak langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

“Dalam hal ini, Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) tidak bertanggung jawab terhadap beredarnya BAP atas nama tersangka IWW tersebut.

Karena hanya diperuntukkan kepada yang bersangkutan sebagaimana dalam poin 1,” demikian Kapuspenkum. (*/ZI)

 54 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!