SuarIndonesia – Tingkat kedisiplinan warga kota dalam menerapkan protokol kesehatan CoVID-19 dinilai masih rendah.
Pemberian sanksi dipandang perlu agar disiplin ini bisa ditingkatkan.
Mengingat, kondisi Banjarmasin saat ini masih zona merah. Di mana peningkatan kasus positifnya terus meningkat. Namun, warga masih ada yang belum sadar bahaya penularan virus asal China ini.
Contoh masih ada saja warga yang tak menggunakan masker saat keluar rumah. Kemudian pembatasan jumlah orang saat berkumpul juga tak terkontrol, hingga melebihi dari lima orang.
“Karena dirasa bahwa tingkat kedisiplinan warga ini masih rendah. Jadi perlu ada sanksi. Yang tidak pakai masker Rp250 ribu dendanya,” ujar Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, Jumat (17/07/2020).
Denda materi Rp250 ribu sebagai sanksi tak pakai masker ini baru perumpamaan. Masih belum final. Sebab, hingga saat ini draft kebijakan ini masih dalam tahap penggodokan.
Lalu kapan aturan ini selesai dan mulai diterapkan? Ibnu memprediksikan aturan yang nantinya diterbitkan melalui perwali (peraturan walikota) ini selesai pekan depan.
“Ini sudah kita godok oleh bagian hukum untuk juga diterapkan di Banjarmasin. Semoga Minggu depan sudah selesai legal drafting-nya,” beber Ibnu.
Kendati masih perumpamaan, sanksi materi tak menutup kemungkinan bakal diterapkan. Disamping juga ada beberapa opsi lain seperti sanksi moril, contohnya pemberian push up bagi warga yang bandel.
“Apakah nanti nilai denda itu Rp250 ribu atau dalam bentuk benda lain, sekira pilihan-pilihan itu ada di peraturan walikota bisa hukuman push up bisa hukuman fisik dan lain sebagainya,” jelasnya.
Lebih lanjut, pembuatan aturan untuk kebijakan ini memang perlu waktu. Tak bisa buru-buru. Pertimbangan matang dalam menentukan sanksi yang bakal diberikan sangat penting.
Sebab Ibnu tak mau aturan itu nantinya malah disebut abal-abal. Manakala di lapangan aturan ini malah rumit diterapkan lantaran ada kekurangan di dalamnya.
“Jangan sampai diperwalinya sudah mengatur demikian, tapi dalam pelaksanaan teknis lapangan susah. Itu harus dipertimbangkan juga teknisnya,” katanya.
Selain itu, saat pelaksanaan PSBB Pemko sebenarnya juga sudah membuat aturan pemberian sanksi melalui Perwali Nomor 33 Tahun lalu.(SU)
Eksplorasi konten lain dari Suar Indonesia
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
