AKHIRNYA DILAPORKAN ke Polda Kalsel Soal Penggalangan Dana Perkara Gugatan Denny Indrayana ke MK

AKHIRNYA DILAPORKAN ke Polda Kalsel Soal Penggalangan Dana Perkara Gugatan Denny Indrayana ke MK

SuarIndonesia –Setelah sekian waktu berlalu dan terjadi pro dan kontra, akhirnya berujung  dilaporkan ke Polda Kalsel, Sabtu (2/1/2021).

Itu tak lain soal penggalangan dana perkara gugatan Pilkada Kalsel ke MK (Mahkamah Konstitusi), yang diajukan pasangan Denny Indrayana – Difriadi Darjat, sejak Selasa (22/12/2020) silam. Diketahui penggalangan dana yang dilakukan oleh Denny diberi nama “Donasi Rp 5.000 Selamatkan Banua Kita”.

Tentang laporan tertulis itu disampaikan Ketua Pemuda Islam Kalsel (PIK) HM Hasan, beserta pengurus lainnya. Pada mula laporan disampaikan ke Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dit Reskrimum).

Namun karena menyangkut adanya soal penggalangan itu melalui media sosial/Instagram, maka diarahkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Kalsel, berlokasi di Komplek Bina Brata Jalan A Yani Km 3,5 Banjarmasin Timur.

“Kita sudah melengkapi laporan yang disampaikan ke Dit Reskrimsus, dan bisa jadi akan ditangani di Subdit Cyber.

Tadinya rencana akan melengkapi pada Senin mendatang, namun secepatnya dilengkapi serta disebut akan penyidik setempat diproses,” kata HM Hasan, ketika dicagat wartawan.

Ia sebut, pelaksanakan kegiatan pengumpulan uang atau barang, harusnya ini memerlukan izin dari pejabat yang berwenang, yakni Menteri Kesejahteraan Sosial, Gubernur, Bupati/Walikota, atau pejabat setempat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Apabila kegiatan pengumpulan uang atau barang diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil (daerah tingkat II).Izin yang dikeluarkan melalui Surat Keputusan pejabat tersebut yang didahului dengan permohonan yang kemudian dikaji dan diputuskan.

“Ajakan pengumpulan uang yang dilakukan pasangan Calon Gubernur nomor urut 2 dilakukan dengan latar belakang “gerakan politik”, yaitu berupa ajakan untuk mengumpulkan uang dengan tujuan “merebut kembali kemenangan, mempertahankan kembali kemenangan”.

Itu kata HM Hasan dalam laporannya sebagaimana disampaikan dalam unggahan video di akun instagram di tanggal 17 Desember 2020.

Bahwa sebagaimana ditentukan dalam UU 9/1961, pengumpulan uang atau barang yang dapat diberikan izin adalah kegiatan di bidang Kesejahteraan Sosial, Mental/ Agama/Kerokhanian, Kejasmanian, dan Bidang Kebudayaan.

Kesimpulan katanya, bahwa analisis yuridis atas kegiatan pengumpulan uang masyarakat yang dilakukan itu yang didasarkan unsur-unsur Pasal 8 ayat (1) UU 9/1961 adalah sebagai berikut.

Pihak pasangan ini telah secara jelas menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang.

Secara terbuka mengumumkan sebuah ajakan untuk pengumpulan uang melalui media sosial dengan tujuan yang tidak diperkenankan oleh UU 9/1961 untuk diberikan izin.

“Pihak pasangan dimaksud  penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tersebut kemungkinan besar tanpa adanya izin lebih dahulu dari pejabat Berwenang.

Maka, kegiatan pengumpulan uang masyarakat telah secara jelas melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU 9/1961,” tambahnya.

Sisi lain dikatakan, semua laporan atas informasi kronologis yang diperoleh bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, melalui media sosial/Instagram/ akun pribadi Denny Indrayana @cennyindrayana99 melakukan pengumpulan dana Rp5.000 (lima ribu rupiah).

“Kita juga sudah mendegar apa disampaikan Kapolda Kalsel yang telah beredar di media, tidak ada biaya perkara di MK.

Dengan demikian tujuan penggalangan dana ini, malah tidak sesuai dengan fakta, dan jangan sampai masyarakat nanti akan dirugikan secara materiil.

“Kita lebih mengkhawatirkan kondusifitas keamanan setelah penyelenggaraan Pilkada Kalsel apabila gerakan perggalangan dana ini terus dilanjutkan.

Malah akan mempertajam perbedaan pilihan politik ke arah konfik, sedangkan proses pemilihan telah selesai hanya tinggal upaya hukum saja,” pungkas HM Hasan.

Sementara itu sebelumnya, soal penggalangan dana ini tekah capai Rp 145 juta. Dan, diklaim tak langgar hukum. Apa disebut Jurkani, koordinator tim hukum Denny Indratana-Difriadi Darjat, pada wartawan ketika itu yakni, penggalangan dana akan terus dibuka hingga Maret 2021 atau sidang sengketa Pilkada Kalsel dimulai.

“Donasi ini kan atas desakan masyarakat dan juga relawan yang ingin memperjuangkan kemenangan Denny-Difri di MK,” kata Jurkani.

Soal melanggar hukum atau tidaknya disebut Jurkani telah melakukan pengecekan. Ini kan tidak ada melanggar hukum sama sekali. Sudah kami cek dan ternyata sah-sah saja. Ini juga tidak memerlukan izin,” ucapnya.

Seluruh sumbangan yang terkumpul, lanjut Jurkani, akan digunakan untuk membiayai keperluan selama sengketa Pilkada Kalsel di MK. Ia mencontohkan, dana tersebut akan dipergunakan bagi biaya akomodasi serta transportasi bagi saksi.

Jurkani menegaskan, seluruh penggunaan dana akan dilaporkan secara terbuka. “Donasi itu dipergunakan untuk transportasi, akomodasi saksi ahli. Nanti secara transparan kita umumkan penggunaan donasi itu ke publik. Jika ada sisanya, akan kita sumbangkan ke fakir miskin,” bebernya. (ZI)

 

 506 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: