ADA WARGA Kalsel Dirugikan ‘Pinjol” Lapor dan Polda Terus Waspadai

ADA WARGA Kalsel Dirugikan ‘Pinjol” Lapor dan Polda Terus Waspadai

SuarIndonesia – Ada warga Kalimantan Selatan (Kalsel) merasa dirugikan dengan ‘pinjol” (pinjaman online) segera melaporkan, dan Polda Kalsel terus mewaspadai serta ingatkan warga agar tak mudah tergoda dengan modus penipuan seperti itu.

“Kita terus waspadai di KalselĀ  modusĀ  “pinjol” , dan jika ada warga dirugikan cepat-capat melaporkan ke Mapolda.

Kewaspadaan masyarakat perlu dan kita imbau jangan pernah percaya dengan namanya pinjaman online.

Untuk di Kalsel sendiri sih belum ada laporan, namun jajaran Polda Kalsel, terus memonitor dan ini sesuai perintah Pak Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol M Rifai, Rabu (13/10/2021).

Terkait semua lanjuut Kabid Humas, Polri telah kerjasama untuk pemberantasan pinjaman online ilegal dengan OJK, Bank Indonesia, Kemenkominfo, serta Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Sampai hari ini belum ada kasus, tapi tetap kita memantau pinjaman online.

Warga hati-hati jangan terlalu percaya sama yang namanya pinjaman online,” ujarnya.

Dikatakan, Kombes Pol M Rifai, kepada masyarakat bahwa pada era tranformasi digital ini dengan ciri kecepatan ,ketepatan dan visualusasi maka agar lebih berhati hati melakukan transaksional secara digital.

“Hindari keinginan keinginan yang instan , dan sifat mendapatkan barang yang bagus tetapi murah..

Analisa kami kejahatan di ruang siber bisa terjadi karena ada faktor kesalahan dari korban (kurang hati hati, ingin instan, sifat keinginan mendapatkan barang yang bagus tapi murah),” ucapnya.

Sedangkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sendiri sebelumnya menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk menindak tegas penyelenggara financial technology peer to peer lending (fintech P2P lending) atau biasa dikenal pinjaman online (Pinjol) ilegal yang telah merugikan masyarakat.

Tindak tegas tersebut, kata Sigit, juga merupakan instruksi langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), yang memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan Pinjol.

Pasalnya, hal itu telah merugikan masyarakat, khususnya di tengah Pandemi Covid-19.

“Kejahatan Pinjol Ilegal sangat merugikan masyarakat sehingga diperlukan langkah penanganan khusus. Lakukan upaya pemberantasan dengan strategi Pre-emtif, Preventif maupun Represif,” kata Sigit dalam memberikan pengarahan kepada Polda jajaran melalui Vicon di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (12/10/2021).

Pelaku kejahatan Pinjol, lanjut Sigit, kerap memberikan promosi atau tawaran yang membuat masyarakat tergiur untuk menggunakan jasa layanan tersebut. Sehingga, hal tersebut menjadi salah satu penyebab banyaknya korban dari Pinjol.

“Harus segera dilakukan penanganan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat,” ujar Sigit.

Ditengah situasi Pandemi Covid-19, menurut Sigit, penyelenggara Pinjol juga memanfaatkan situasi masyarakat yang perekonomiannya terdampak.

Sehingga, warga banyak yang tergiur untuk menggunakan jasa Pinjol ilegal.

Padahal, kata Sigit, Pinjol ilegal sangat merugikan masyarakat, karena data diri korban bakal dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan apabila telat membayar ataupun tidak bisa melunasi pinjamannya.

Yang tambah miris lagi, Sigit menyebut, ada beberapa kasus bunuh diri lantaran tidak mampu bunga yang besar dari Pinjol ilegal tersebut.

Banyak juga ditemukan penagihan yang disertai ancaman. Bahkan dalam beberapa kasus ditemukan para korban sampai bunuh diri akibat bunga yang semakin menumpuk dan tidak membayart.

Untuk diketahui, hingga Oktober 2021, Polri tercatat menerima sebanyak 370 laporan polisi terkait kejahatan Pinjol Ilegal. Dari jumlah itu, 91 diantaranya telah selesai, 278 proses penyelidikan dan tiga tahap penyidikan.

Oleh karena itu, dari segi Pre-Emtif, Sigit menekankan kepada seluruh jajarannya untuk aktif melakukan edukasi dan sosialisasi serta literasi digital kepada masyarakat akan bahayanya memanfaatkan layanan Pinjol ilegal.

Kemudian, mendorong Kementerian/Lembaga untuk melakukan pembaharuan regulasi Pinjol

Selanjutnya di sisi Preventif, Sigit meminta kepada jajarannya melakukan patroli Siber di media sosial.

Berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam membatasi ruang gerak transaksi keuangan dan penggunaan perangkat keras ilegal.

“Represif, lakukan penegakan hukum dengan membentuk satgas penanganan Pinjol ilegal dengan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Buat posko penerimaan laporan dan pengaduan dan lakukan koordijasi serta asistensi dalam setiap penanganan perkara,” papar Sigit. (ZI)

 

 2,524 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: