60 HARI PSU, Kapolda Kalsel :“Maksimal Kita Kerahkan Personel Pengamanan”

60 HARI PSU, Kapolda Kalsel :“Maksimal Kita Kerahkan Personel Pengamanan”

SuarIndonesia – Waktu 60 hari PSU (Pungutan Suara Ulang) di tujuh Kecamatan pada Pilgub 2020 Kalsel atas putusan MK (Mahkamah Konstitusi), menjadi perhatian serius aparat keamanan.

Bahkan Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rikwanto menegaskan pihaknya berkoordinasi dengan Korem 101/Antasari, KPU (Komisi Pemilihan Suara) serta pihak terkait lainnya, dalam kaitan pengamanan PSU di daerah ini.

“PSU harus berjalan aman dan lancar tanpa ada gangguan. Ini tugas Polri mengawalnya.

Dan kami siap mengerahkan kekuatan personel secara maksimal sesuai kebutuhan pengamanan di lapangan dan pertimbangan tingkat kerawanan,” kata Kapolda, Sabtu (20/3/2021).

Penegasan itu pasca putusan MK terkait pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan (KPU Kalsel) Nomor 134/PL.02.6-kpt/63/priv/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilgub Kalsel Tahun 2020.

Pada intinya lanjut Irjen Pol Rikwanto, jajarannya siap menjaga keamanan PSU di tujuh Kecamatan.

Menurutnya, soal ini tentu akan berkomunikasi dengan Danrem 101/Antasari, Brigjen TNI Firmansyah guna memperkuat pengamanan.

“Tentunya untuk mempertebal pengamanan dari TNI. Semua unsur keamanan bersinergi mengawal kelancaran PSU nanti,” ucap jenderal bintang dua ini menambahkan.

Kapolda berharap semua pihak dapat menerima putusan MK sembari menginginkan tidak terjadinya aksi yang berpotensi menimbulkan gejolak dan gangguan Kamtibmas.

Tentunya bercermin pada pelaksanaan pencoblosan 9 Desember 2020 lalu rakyat Kalsel berhasil melewati Pilkada dengan lancar, aman dan damai.“Kondisi serupa kita harapkan pada PSU di tujuh Kecamatan,” ujarnya.

Kapolda juga akan mengutus tim untuk berkoordinasi dengan KPU Kalsel demi kelancaran dan keamanan PSU, mulai tahap persiapan hingga hari “H-nya” ( pelaksanaan).

Di sini MK mengharuskan paling lambat 60 hari ke depan sudah terselenggara,” pungkas Kapolda.

Sebelumnya, Danrem 101/Antasari sampaikan, apapun putusan MK harus dihormati semua pihak, dan jangan jadi gejolak.

“Kita tetap bersinergi dalam membangun banua, menjaga dari hal tidak dinginkan. Untuk itu kita siap mengamankan,” tegas Brigjen TNI Firmansyah.

Diketahui, MK memutuskan pembatalan surat keputusan KPU yang meliputi perolehan suara masing-masing paslon di seluruh TPS di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Alu, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Astambul Kabupaten Banjar.

Serta 24 TPS di Kecamatan Binuang di Kabupaten Tapin. Yaitu TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6,8 Desa Tingkap, TPS 1, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18 Desa Binuang, TPS 5,7,10 Desa Raya Belanti, TPS 1,2,3,4,5 Desa Pualam Sari, TPS 2 Padang Sari, TPS 1 dan 3 Desa Mekarsari. (ZI)

 

 

 689 kali dilihat,  1 kali dilihat hari ini

Tinggalkan Komentar

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar anda diproses.

error: Content is protected !!
%d blogger menyukai ini: